REGIONAL:
Suara.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei bertajuk Likebility is Electability? Kualitas Personal Calon Dalam Pilkada DKI Jakarta Pasca Insiden Al-Maidah. Survei dilakukan pada 3 Desember hingga 11 Desember 2016.
Survei dilakukan mempertanyakan kepada responden soal janji kampanye pasangan nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, terkait program Rp1 miliar kepada setiap RW per tahun.
Hasilnya, sebesar 56 persen menyatakan tidak yakin bahwa program tersebut akan ditepati jika Agus dan Sylviana terpilih pada Pilgub mendatang.
"56 persen tidak yakin, kemudian 26 persen yakin dan 18 persen menjawab tidak tahu," ujar Kuskridho di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).
Selain itu, responden juga ditanyakan apakah masyarakat tahu bahwa program bantuan Rp1 miliar dari Agus Sylvi diduga sebagai politik uang dan dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi oleh Badan Pengawas Pemilu, hasilnya 52 persen masyarakat tahu dan 48 persen mengaku tidak tahu soal pelanggaran administrasi program bantuan Rp1 miliar.
"Kita juga menanyakan apakah setuju dengan keputusan Bawaslu yang melaporkan dugaan tersebut sebagai pelanggaran administrasi kepada KPU DKI bukan melaporkan sebagai pelanggaran pidana. Lalu 56 persen menjawab setuju dan 18 persen tak setuju dan 26 persen menjawab tidak tahu," kata dia.
Sementara itu, Juru Bicara Pasangan Agus - Sylviana Imelda Sari menyayangkan survei yang menyinggung program bantuan Rp1 miliar dianggap politik uang. Menurutnya, program tersebut bukan politik uang dan program tersebut merupakan program pengembangan komunitas kepada RW per tahun.
"Politik uang seharusnya tidak disinggung. Penjelasan tentang program akan disampaikan pada saat kampanye. Program Rp1 miliar sudah kami sampaikan ke Bawaslu bahwa di visi misi kami di hal 29 yang disampaikan KPU DKI Jakarta, 'Kami siap mengelaborasi visi misi dalam rangkaian kampanye Pilgub Jakarta, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih operasional serta sasaran-sasaran yang lebih kuantitatif kepada masyarakat luas'. Harusnya survei ini cermat untuk tidak menyatakan politik uang, karena kami sudah luruskan kepada KPU," papar Imelda.
TERPOPULER
