Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kepolisian sebelum mengeluarkan Fatwa.
Hal itu bertujuan agar menghindari polemik seperti Fatwa MUI soal pelarangan atribut Natal yang menyebabkan ormas melakukan sweeping.
Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri, termasuk Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian di gedung Menkopolhukam, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016)
"Fatwa itu dikeluarkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dan problem. Mengapa? Karena pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa jangan sampai berasal dari satu persepsi atau satu sumber pertimbangan, tetapi juga harus mempertimbangkan dari berbagai perspektif," kata Wiranto.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa nantinya kepolisian akan menugaskan seorang Perwira yang bertugas melakukan koordinasi dengan MUI. Sehingga, apabila ingin mengeluarkan Fatwa, MUI dapat mengeluarkan Fatwa yang benar-benar mengarah kepada kebaikan bukan justru menimbulkan polemik seperti Fatwa pelarangan atribut natal.
"Sehingga fatwa itu tidak meresahkan masyarakat yang pada saat ini sedang kita bangun toleransi antar-umat beragama, antar-suku, dan antar-ras," katanya.
Mantan Panglima TNI tersebut juga menambahkan, pemerintah terus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Sehingga, jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang dapat merusak upaya pemerintah itu.
"Jangan sampai persatuan, kebersamaan, dan toleransi itu justru dirusak dengan hal-hal yang tidak perlu," kata Wiranto.
Baca Juga: Pohon Natal dan Topi Santa Claus Bukan Simbol Agama
