Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan arahan terhadap seluruh jajaran Polri untuk pengamanan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 pada acara Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin di Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (22/12/2016).
"Pagi ini kita melakukan gelar pasukan untuk operasi lilin, operasi lilin ini dilakukan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru yang dilakukan selama 10 hari, dari tanggal 23 Desember sampai 1 Januari. Tapi kita pertimbangkan bisa diperpanjang sampai 2 Januari tergantung situasi," kata Tito di Monas.
Ada tiga poin yang menjadi perhatian Polri dalam operasi ini, yaitu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mobilisiasi masyarakat, serta kesediaan pangan untuk Natal dan Tahun Baru ini.
Untuk masalah Kamtibmas, Tito mengingatkan tentang kerawanan dalam bentuk terorisme dan konflik yang berbau keagamaan serta ideologi. Selain itu, kerawanan lain yang perlu diwaspadai adalah tindakan kriminal seperti pencurian rumah kosong. Serta pengamanan tempat hiburan, dan tempat ibadah yang biasanya ada perayaan.
Selanjutnya, pengamanan kedua terkait dengan mobilitas masyarakat saat liburan Natal dan Tahun Baru. Tito menerangkan, Kepolisian melakukan pengamanan dan keselamatan untuk kelancaran arus lalu lintas baik di darat, laut dan udara. Pengamanan lebih akan dilakukan khusus di darat, terutama di Tol Brebes Exit. "Dan, ini sudah kita lakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan Kementrian PU-Pera, Kementerian Perhubungan, Jasa Raharja, dan Jasa Marga," tutur dia.
Kemudian, sambungnya, pengamanan ketiga masalah pangan. Polisi, kata Tito, sudah melakukan koordinasi dengan Badan Urusan Logistik, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan saat Natal dan Tahun Baru. "Selama enam bulan ke depan akan aman untuk sembako," kata dia.
Tito menerangkan, total ada150ribu orang yang terlibat dalam Operasi Lilin ini. Dari Polri, Tito mengatakan ada 80ribu orang, kemudian dari TNI ada15ribu orang, Satpol PP dari Pemerintah Daerah mencapai 3ribu orang, serta elemen dan instansi lain, termasuk dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU-Pera.
"Saya perintahkan ke seluruh jajaran Polri untuk membangun sinergi. Dan sekarang kerjasama sudah bagus dengan Pangdam masing-masing, Dandim masing-masing, Pemda, tapi ini perlu dibangun lebih luas lagi dengan MUI, FKUB, PGI dan keuskupan, ini harus dilakukan," tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Tito juga menegaskan supaya organisasi masyarakat untuk tidak melakukan aksi sweeping dalam penegakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia soal pelarangan penggunaan non muslim. Sebab, Polisi akan melakukan penangkapan bila sweeping ini tetap dilakukan.
"Saya juga sudah sampaikan bersama-sama ketua MUI untuk tidak boleh sweeping. Ada sweeping pasti akan ditangkap. Kemudian langkah-langkah proaktif dengan MUI cabang-cabang masing-masing juga dengan jajaran TNI, Pangdam, Dandim, Wali kota, dan Gubernur Ini diintentensifkan agar mencegah jangan sampai anarkis dan bertindak sendiri dalam rangka sosialisasi fatwa MUI," tutur Tito.
TERPOPULER
