REGIONAL:
Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cerita bahwa ibunya, Aliyah Rasyid Baswedan adalah salah satu perempuan yang ikut dalam Kongres Perempuan pertama pada tanggal 22-25 Desember 1928. Dalam kongres yang diikuti oleh 30 organisasi perempuan, Aliyah mewakili organisasi Wanita Islam.
"Mereka membahas isu-isu yang penting bagi perempuan waktu itu, yaitu misalnya pendidikan, perdagangan perempuan dan anak (trafficking), sera perkawinan anak," kata Anies melalui keterangan tertulis, Kamis (22/12/2016).
Kongres perempuan yang dilaksanakan di Yogyakarta itu merupakan cikal bakal dari hari Ibu nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Desember di Indonesia.
Menurut Anies, Kongres Perempuan tersebut sangat sarat dengan nilai pluralisme. Sebab diikuti oleh organisasi berbasis keagaamaan, suku, dan profesi, dari berbagai daerah.
"Kongres itu juga menjadi cikal bakal pengakuan atas keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Mereka hadir dan menentukan sikap untuk terbebas dari penjajahan," ujar Anies.
Di era saat ini, kata Anies, bangsa kembali menghadapi penjajahan baru berupa globalisasi ekonomi yang memunculkan banyak permasalahan bagi perempuan. Misalnya, kemiskinan, akses pada keadilan, dan penggusuran.
Anies mengutip temuan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang menyatakan telah terjadi 113 kasus penggusuran paksa terhadap 8.154 kepala keluarga selama 2015.
Katanya, hal ini berakibat tercerabutnya, paling sedikit dua anak dari akses pendidikan dan perlindungan, lima orang dari akses layanan air bersih, dan 10 orang dari rasa aman.
"Separuh dari mereka adalah perempuan," ujar Anies.
Menurut Anies, persoalan yang hadir pada 1928 juga masih terjadi hingga kini, khususnya menyangkut pendidikan anak perempuan. Merujuk Jakarta Dalam Angka 2015 (BPS), sedikitnya 85.124 perempuan Jakarta di atas usia 10 tahun belum bisa membaca dan menulis.
Lalu, tambahnya, telah terjadi 12.520 perkawinan anak usia 15-19 tahun di Jakarta sebagaimana Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012.
Kemudian, tambanya lagi, berdasarkan Komnas Perempuan pada 2015, ada 321.752 kasus perdagangan manusia dan kekerasan terhadap perempuan di Ibukota, tertinggi secara nasional.
"Jakarta termasuk dalam 10 wilayah dengan persoalan angka perkawinan anak terbesar di Indonesia," kata Anies.
Sementara itu, Sandiaga menambahkan bahwa Jakarta juga tercatat sebagai wilayah rawan trafficking karena selang 2005–2014, 20 persen dari 1.438 kasus trafficking dialami oleh perempuan Jakarta, sebagaimana data International Organization for Migration (IOM) pada 2015.
"Kekerasan terhadap perempuan juga meningkat terus setiap tahunnya, tidak dibarengi dengan Women Cricis Center (WCC) yang memadai yang selama ini dikelola P2TP2A di lima daerah Jakarta. Demikian pula layanan hukum yang disediakan masih sangat kurang," ujar Sandiaga
Untuk mengentaskan persoalan tersebut, katanya, mereka menawarkan tiga program. Pertama, membuat sistem online berbasis aplikasi Sister 123, yang akan menghubungkan perempuan yang terancam kekerasan bisa mendapatkan solidaritas dari warga dan penanganan hukum oleh Polri.
"Agar perempuan juga lebih aman, maka bakal didirikan Rumah aman (Women Care Center/WCC) di setiap kelurahan serta memaksimalkan fungsi lampu dan keberadaan satpol PP di area publik," tutur Sandiaga.
Program kedua, lanjut Sandiaga, dalam rangka menciptakan perempuan yang sehat dan cerdas, maka setiap ibu dalam masa kehamilan akan mendapatkan bantuan dari kader Posyandu dan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada perempuan muda, serta memastikan adanya ruang laktasi di ruang publik dan kantor pemerintah.
"Dan menjamin anak perempuan mendapat akses ke KJP Plus," tutur Sandiaga.
Terakhir, sambungnya, mereka juga akan menciptakan perempuan mandiri, memperkuat ekonomi keluarga dan memaksimalkan kemampuan diri melalui pelatihan serta akses modal bagi pegiat usaha kecil menengah.
"Menyediakan sarana day care untuk anak dan cuti untuk pengasuhan anak bagi para ayah," kata Sandiaga.
TERPOPULER