Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan bentuk model birokrasi yang lebih transparan di Jakarta. Dia sudah melakukanna saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies telah mereformasi birokrasi dengan penerbitan Neraca Pendidikan Daerah. Transparansi neraca pendidikan daerah perlu untuk membuka mata semua pihak agar mengawasi alokasi anggaran pendidikan.
"Di dalamnya ada sumber daya yang masuk yaitu APBN dan APBD. Serta ada catatan outputnya," kata Anies di Jakarta, Senin (26/12/2016).
Manatan Rektor Universitas Paramadina itu menerangkan bahwa banyak kegunaan yang dicatat dalam neraca itu. Mulai dari angka buta aksara, kualitas infrastruktur pendidikan, kompetensi guru, sampai indeks integritas ujian nasional.
Anies melanjutkan, jika sumber daya yang masuk ke daerah tidak sebanding, masyarakat bisa menuntut ke Pemerintah Daerah atau DPRD setempat.
"NPD (Neraca Pendidikan Daerah) juga membuat seluruh pihak untuk ikut berpartisipasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi," ujar Anies.
Inisiator Indonesia mengajar itu ingin informasi terbuka lebar agar bisa diakses masyarakat tentang capaian di dunia pendidikan. Langkah Anies yang membuka Neraca Pendidikan Daerah ke publik juga banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kantor Kepala Staf Presiden Republik Indonesia.
Menurut KSP, NPD akan sangat membantu targetting kebijakan dan pengalokasian sumberdaya pendidikan baik di pusat maupun daerah. Kantor Staf Presiden bahkan berharap NPD sebagai referensi dan perencanaan Kementrian Pembangunan Nasional, Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri.
TERPOPULER
