Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla prihatin dengan tertangkapnya hakim Konstitusi Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Tentu kita sangat prihatin karena ini lembaga hukum, tapi yang salah tidaknya kita tunggu di proses hukum," kata Jusuf Kalla di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (26/1/2017).
Jusuf Kalla meyakini OTT yang dilakukan di sebuah hotel di kawasan Tamansari, Jakarta Barat, itu, tidak terkait dengan unsur politik menjelang pergantian hakim konstitusi dan juga revisi UU Mahkamah Konstitusi.
"Saya yakin tidak. Karena saya sendiri belum dengar tapi yang begini kan informasi yang timbul," katanya.
Tertangkapnya hakim konstitusi bukan pertamakalinya terjadi, sebelumnya Ketua MK Akil Mochtar juga ditangkap KPK di kediamannya pada 2013. Akil Mochtar merupakan politisi dari Partai Golkar.
Patrialis yang ditangkap di Jakarta Barat merupakan politisi Partai Amanat Nasional.
Terkait penangkapan dan rekrutmen politisi dalam lembaga penegak hukum seperti MK, menurut Jusuf Kalla selama ini bukan hanya politisi saja yang terjaring OTT KPK, tapi juga dari berbagai kalangan ada dari partai, pengusaha maupun profesional.
"Tidak berarti kalau dari partai itu pasti salah, tidak juga. Tergantung orangnya," ujar Wapres.
