Pelajaran dari Polemik Sikap Ahok kepada Ma'ruf Amin

Suara.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan silang pendapat antara pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan sejumlah pihak yang keberatan atas sikap Ahok dan kuasa hukum di pengadilan, memberikan pembelajaran berharga dalam menyikapi persidangan yang sejak awal sarat dengan tarikan politik kontestasi pilkada Jakarta.

Klarifikasi dari Ahok dan pengacara bahwa mereka membantah rencana melaporkan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin ke polisi diharapkan tidak membuat Republik ini semakin gaduh.

Secara prinsip, kata Hendardi, dalam hukum dan juga dalam ruang pengadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama.

"Siapapun dia, apakah orang miskin, berpendidikan rendah, atau pemuka agama. Apa yang dilakukan oleh Ahok dan kuasa hukumnya adalah bentuk cross examination terhadap saksi Ma'ruf Amin yang adalah bagian dari proses mencari keadilan dan kebenaran atas tuduhan yang menimpa Ahok. Dengan demikian, apa yang terjadi di ruang sidang (31/1/2017) adalah suatu hal yang biasa saja," kata Hendardi melalui pernyataan tertulis kepada Suara.com.

"Kepada warga NU diharapkan tidak terbawa hasutan kelompok-kelompok yang hendak membenturkan NU dengan pendukung Ahok dan memelihara ketegangan sosial untuk tujuan-tujuan tertentu," Hendardi menambahkan.

Apalagi, kata Hendardi, posisi Ma'ruf Amin dalam sidang adalah sebagai Ketua MUI bukan sebagai Ketua Dewan Syuro NU.

"Jadi, tetap harus dilihat secara proporsional. Begitu pula untuk pihak-pihak lain mesti diingatkan untuk tidak mengintervensi dan mempengaruhi hakim dengan membangun opini untuk mengaburkan masalah," kata dia.

Bagi MUI, kata Hendardi, peristiwa eksaminasi atas Ma'ruf Amin kemarin memberikan pembelajaran, betapa sikap keagamaan MUI, baik yang dituangkan dalam bentuk fatwa atau pernyataan, memiliki dampak serius bagi ketertiban sosial dan bagi kemajemukan bangsa.

"Karena itu, pertimbangan matang dan mendalam saat mengeluarkan fatwa adalah hal yang niscaya. Apalagi MUI sendiri tidak memiliki perangkat pengendali dan pengawasan atas dampak sebuah fatwa. Karena posisi MUI yang menjadi panutan umat, maka sangat berbahaya, jika MUI berpolitik dengan posisi dan kewenangannya," katanya.