Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintah soal hutang luar negeri yang semakin bertambah. Ia mengimbau agar pemerintah menghindari penambahan hutang negara jika hanya untuk jangka pendek, termasuk infrastruktur.
"Jumlah hutang yang naik secara tajam akan meningkatkan beban rakyat di masa depan. Menjaga fiskal yang sehat dan termasuk mengurangi beban subsidi adalah rangkaian positif," kata Yudhoyono dalam acara dies natalies Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017) malam.
Namun demikian, lanjut Yudhoyono, jika pengurangan subsidi tersbut membuat lonjakan harga meningkat, dan membuat golongan ekonomi lemah terpukul, maka pemerintah wajib membantunya secara tepat dan adil.
Lebih lanjut, Presiden RI ke-6 itu juga menyinggung soal kebijakan tax amnesty. Ia mengaku sangat setuju dengan kebijakan tersebut, jika realisasinya tidak menyimpang dari tujuan awal.
"Menggeser sasaran kepada rakyat biasa membuat masyarakat takut, merasa dikejar-kejar dan tidak tenteram tinggal di negerinya sendiri. Isu ini juga berkaitan dengan keadilan," ujar Yudhoyono.
Ia berpendapat, sasaran utama tax amnesty haruslah orang-orang terkaya di Indonesia. Katanya, di samping pemerintah mendapatkan keuntungan dari pemutihan, barangkali masih ada dana yang dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional.
"Adalah tidak bermoral kalau di tengah gedung-gedung megah dan gemerlapan nya kemewahan, jutaan rakyat tidurnya tidak nyenyak lantaran tidak cukup makan. Artinya kesenjangan yang makin menjadi-jadi tidak bisa diterima di negara Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya," tutur Yudhoyono.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak meninggalkan paradigma pembangunan yang adil, yaitu pembangunan yang tetap berpihak dan berorientasi kepada manusia dan lingkungannya.
"Yang menjadi sasaran bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan terjaganya lingkungan dan sumber-sumber kehidupan," kata Yudhoyono.
