Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie tidak mau berandai-andai siapa calon kepala daerah yang akan dipilih Presiden Joko Widodo di jika menggunakan hak pilihnya di pilkada serentak pada Rabu (15/7/2017).
"Belum tentu (afiliasi kemana), presiden kan politikus juga. Siapa tahu milih nomor 4," kata Jimly di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi hak konstitusional warga negara, termasuk aparatur sipil negara.
"Kita tidak boleh menghalangi hak konstitusional semua orang terlepas dari jabatannya untuk milih. SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kan milih juga. Wallahualam dia milih siapa. Siapa tahu di bilik suara Allah nilep tangannya coblos yang lain," kata Jimly.
Yang terpenting, kata Jimly, Presiden tidak kampanye untuk pasangan calon tertentu. Kepala Negara dituntut untuk bersikap netral.
"Oh, tidak boleh. Dia adalah aparat yang harus netral. Itu yang disebut netralitas aparat sipil negara. Apalagi presiden diharapkan jadi negarawan, presiden kita semua. Jadi tidak baik dia memberi indikasi dia akan memilih si A. Itu jadi kampanye," katanya.
Pilkada serentak akan diikuti 101 daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.
DI Jakarta, pilkada diikuti tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur mengikuti bursa pilkada. Pertama, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN. Kedua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem.
Ketiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.
