Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyambut positif pertemuan antara pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab serta Ketua Umum GNPF MUI Bachtiar Natsir, Kamis (9/2/2017), kemarin.
"Ini sesuatu yang baik, tidak bijak jika pemerintah berjarak dengan umat Islam atau umat manapun. Apalagi di negara kita ini mayoritas penduduknya beragama Islam," kata Yudhoyono usai menjalankan salat Jumat di Masjid Al Riyadh, Jalan Kembang, nomor 6, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017).
Menurut Yudhoyono yang akan rugi adalah bangsa ini jika keharmonisan tidak dapat tercipta.
"Ini sesuatu yang baik, tidak bijak jika pemerintah berjarak dengan umat Islam atau umat manapun. Apalagi di negara kita ini mayoritas penduduknya beragama Islam," kata Yudhoyono usai menjalankan salat Jumat di Masjid Al Riyadh, Jalan Kembang, nomor 6, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017).
Menurut Yudhoyono yang akan rugi adalah bangsa ini jika keharmonisan tidak dapat tercipta.
"Apabila ada kebencian satu sama lain, kita semua pasti akan menangis. Tapi Alhamdulillah saya baca kemarin ada tanda yang baik. Harapan saya cara-cara seperti ini bisa terus berlanjut ke depannya," kata Yudhoyono.
Pertemuan tersebut berlangsung di rumah dinas Wiranto Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Salah satu topik yang dibahas tentang pembatalan rencana long march FPI dan organisasi kemasyarakatan di bawah naungan GNPF ke Monumen Nasional pada Sabtu, 11 Februari 2017.
"Pertemuan itu penting sekali agar rakyat bisa dengar langsung. Ini perlu dilakukan karena isu terakhir mereka (ormas Islam) anti NKRI dan Pancasila. Kalau semua orang sayang dengan Pancasila tidak akan terjadi apapun. Jadi, tak perlu ada permusuhan satu sama lain," ujar Yudhoyono.
Rencana aksi sejumlah organisasi kemasyarakatan akhirnya hanya akan dilakukan di Masjid Istiqlal. Kendati demikian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tetap curiga motif aksi mereka mengandung kepentingan politik terkait pilkada Jakarta.
"Kegiatan sepanjang tidak melanggar hukum, dapat dilakukan. Namun, rekan sekalian, masih cukup kental aroma politik dari aksi ini. Kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik," kata Tito dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya.
Tito sudah berkoordinasi dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar untuk mengingatkan panitia aksi 11 Februari untuk jangan memakai tempat ibadah untuk aktivitas politik.
"Oleh karena itu, kami mengimbau dan meminta kepada panitia termasuk dari pengurus Masjid Istiqlal dan imam besar Istiqlal sudah memberikan warning kepada panitia untuk menggunakan Istiqlal bukan untuk kegiatan politik, meskipun bungkus keagamaan," kata Tito.
Tito mewanti-wanti panitia aksi 11 Februari untuk memegang komitmen tidak long march ke Monas.
