Suara.com - Calon Gubernur (cagub) DKI Jakarta nomor urut dua, basuki Tjahaja Purnama atau beken disebut Ahok, melancarkan kritik tajam terhadap dua pesaingnya yang dianggap tak serius membuat program pembangunan serta pemberdayaan warga ibu kota.
Kritik tersebut dilontarkan Ahok saat memberikan pernyataan penutup debat kandidat Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) DKI Jakarta 2017, yang digelar KPU setempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/2/2017) malam.
Ahok menuding, pasangan cagub dan cawagub nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi), maupun nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) hanya menggelontorkan program yang bisa menarik simpati warga.
Padahal, menurut Ahok, program-program pesaingnya tersebut sangat mengawang-awang atau tak bisa terealisasi kalau merujuk pada situasi konkret pemprov maupun masyarakat sendiri.
Bahkan, Ahok menyindir kedua pesaingnya itu ibara om dan tante yang mendadak merayu keponakannya yang masih kecil. Padahal, si orang tua sudah susah payah mendidik anak untuk disiplin serta bekerja keras agar maju.
"Tolonglah paslon satu dan tiga. Mereka ini ibarat seperti om tante yang datang ke rumah, dia pengin dapat simpati dari anak-anak kita. Semua lantas dibolehkan. Ini ibarat om dan tante merusak aturan yang dibuat oleh orangtua. Kami ingin warga Jakarta yang sudah kami didik secara baik jangan dirusak hanya karena ingin jadi gubernur," serang Ahok.
Dalam debat, Ahok dan calon wakilnya Djarot Saiful Hidayat, kerapkali mempertanyakan rasionalitas program yang diusung Anies-Sandi maupun Agus-Sylvi lantaran dinilai tak realistis.
Ahok, misalnya, menilai program “Rumah untuk Rakyat” Anies-Sandi justru tidak menyentuh persoalan mendasar warga Jakarta. Program tersebut menitikberatkan ketiadaan uang muka atau downpayment (DP) bagi warga yang ingin memiliki rumah.
Baca Juga: Ustaz Arifin Ilham Pimpin Aksi 112 Doa untuk Gubernur Ahok
“Rata-rata gaji warga Jakarta dari kalangan menengah ke bawah itu kecil, Rp 3 juta. Kalaupun mengkredit rumah, Rp 800 ribu per bulan hingga 30 tahun juga susah. Itulah kenapa kami menerapkan rumah susun sewa. Mereka tak perlu bayar besar, cukup Rp 10 ribu untuk uang gotong-royong,” tuturnya.
Sementara program Agus-Sylvi mengenai anggaran Rp 1miliar bagi pengurus rukun warga (RW), dinilai Ahok tidak jelas peruntukannya.
