Suara.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Zuhairi Misrawi, berharap warga tidak berpikir sektarian terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 101 daerah Indonesia, Rabu (15/2/2017) pekan depan.
Zuhairi yang juga Ketua PP Baitul Muslimin, organisasi massa underbouw PDIP, mengatakan paradigma sektarian tersebut misalnya tampak jelas dalam wacana larangan bagi warga non-muslim menjadi kepala daerah seperti DKI Jakarta.
“Fenomena pelarangan-pelarangan bersifat sektarian ini tak hanya terjadi di Jakarta, tapi banyak daerah. Harus diketahui, memilih pemimpin tidak bisa didasarkan pada faktor keagamaan, tapi kinerja dari calon itu sendiri,” kata Zuhairi, dalam diskusi di Kafe Tebet 39, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2017).
Penulis buku “Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: moderasi, keumatan, dan kebangsaan” ini mencontohkan, Mesir yang penduduknya mayoritas muslim justru membolehkan umat Islam memilih pemimpin nonmuslim.
"Silakan periksa, di Mesir, para pemuka agama membolehkan gubernur dari kalangan nonmuslim. Bahkan hal itu diatur dalam fatwa ulama Mesir Al-Azhar. Jadi tidak ada yang salah dengan itu," ujarnya.
Ia mengatakan, fenomena sektarianisme dalam kancah politik Indonesia justru menjadi langkah mundur demokratisasi.
Seharusnya, kata dia, perdebatan yang mengemuka selama proses pilkada adalah mengenai program-program para pasangan calon.
"Masjid Istiqal dan Gereja Katedral berhadap-hadapan, tidak ada masalah. Jadi, sangatlah aneh kalau ada pihak tertentu yang ‘bermain di air keruh’ dengan berpolitik menjual agama. Jadi jangan sangkutkan agama dalam politik," tandasnya.
Baca Juga: Geger Ahok, Jokowi Minta Pandangan MA, Muhammadiyah Tunggu Fatwa
