Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak akan menonaktifkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meskipun statusnya kini terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Mendagri akan menunggu sampai tuntutan resmi jaksa penuntut di persidangan. Jika tuntutannya lima tahun, Ahok diberhentikan sementara, tapi kalau tuntutannya di bawah lima tahun, dia tetap menjabat sampai keputusan hukum tetap.
"Ya, apapun tetap diproses pengadilan, itu pendapat saya," kata Tjahjo usai melakukan pertemuan di gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2017).
Tjahjo mengatakan Kemendagri akan tetap mengikuti aturan hukum.
"Soal nanti ada kebijakan lain, atau dipercepat sidangnya, tapi kan nggak mungkin saya maksa sidang, nggak bisa dong, kita warga negara yang taat, tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Diskresi kami dalam hal ini tidak ada, Karena ada aturan aturan hukum," kata Tjahjo.
Kemendagri akan tetap mempertimbangkan fatwa Mahkamah Agung untuk menyikapi polemik pemberhentian sementara terhadap Ahok karena berstatus terdakwa, meskipun fatwa tersebut sifatnya tidak mengikat.
Jika nanti MA tidak mengeluarkan fatwa, Kemendagri tetap akan menunggu keputusan pengadilan atas kasus dugaan penodaan agama.
"Kami tunggu pengadilan, itu dari sisi yuridis," katanya.
Diminta menanggapi pendapat ahli hukum yang meminta Kemendagri jangan berpatokan pada tuntutan jaksa, Tjahjo tidak mau berkomentar. Menurut dia semua orang punya persepsi, tetapi tetap keputusan pengadilan yang bisa menjadi acuan.
"Saya kan, nggak bisa menafsirkan kewenangan pengadilan, itu kan hak pengadilan yang memutuskan itu, dalam konteks apa, potensi apa itu," katanya.
