Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi warga di pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan Rabu (15/2/2017).
Namun, Djarot yang kini maju lagi menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyayangkan adanya kasus kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemilihan.
"Bagus. Itu artinya kan partisipasinya luar biasa, itu artinya dukungan real dari kita, sampai kekurangan surat suara, itu kan namanya menghilangkan hak konstitusi warga negara untuk memilih," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/2/20107).
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta merilis tingkat partisipasi warga mencapai 78,1 persen. Ini persentase yang lebih banyak jika dibandingkan tingkat partisipasi warga pada pilkada Jakarta tahun 2012, yang hanya 68 persen.
Djarot berharap penyelenggara pemilu menjadikan kasus yang terjadi di pilkada putaran pertama sebagai bahan perbaikan untuk pilkada putaran putaran pada 19 April 2017 nanti.
"Itu KPU harus bisa memperbaiki sistemnya termasuk menyampaikan surat undangan pada mereka. Saya juga dengar banyak pelanggaran-pelanggaran," kata Djarot.
Djarot mengatakan sebagian warga yang tidak bisa memberikan surat suara pada Rabu (15/2/2017) merupakan pendukungnya.
"Kalau anda mengatakan itu apakah kami dirugikan? Sebagian besar itu pendukung kami. Saudara-saudara kami yang ada di luar negeri pada pulang (ke Jakarta) untuk nyoblos," kata Djarot.
Namun, Djarot yang kini maju lagi menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyayangkan adanya kasus kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemilihan.
"Bagus. Itu artinya kan partisipasinya luar biasa, itu artinya dukungan real dari kita, sampai kekurangan surat suara, itu kan namanya menghilangkan hak konstitusi warga negara untuk memilih," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/2/20107).
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta merilis tingkat partisipasi warga mencapai 78,1 persen. Ini persentase yang lebih banyak jika dibandingkan tingkat partisipasi warga pada pilkada Jakarta tahun 2012, yang hanya 68 persen.
Djarot berharap penyelenggara pemilu menjadikan kasus yang terjadi di pilkada putaran pertama sebagai bahan perbaikan untuk pilkada putaran putaran pada 19 April 2017 nanti.
"Itu KPU harus bisa memperbaiki sistemnya termasuk menyampaikan surat undangan pada mereka. Saya juga dengar banyak pelanggaran-pelanggaran," kata Djarot.
Djarot mengatakan sebagian warga yang tidak bisa memberikan surat suara pada Rabu (15/2/2017) merupakan pendukungnya.
"Kalau anda mengatakan itu apakah kami dirugikan? Sebagian besar itu pendukung kami. Saudara-saudara kami yang ada di luar negeri pada pulang (ke Jakarta) untuk nyoblos," kata Djarot.
