REGIONAL:
Suara.com - Pembagian Kartu Jakarta Pintar di kantor Wali Kota Jakarta Selatan yang dilakukan Bank DKI pada akhir pekan lalu menimbulkan polemik. Tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno menganggap pembagian KJP tersebut bermuatan politik yang dilakukan calon petahana di Pilkada Jakarta 2017.
Menjawab tudingan Timses Anies - Sandiaga, Ahok menerangkan pembagian KJP di kantor wali kota pada hari libur kerja karena ada sekitar 190 ribu KJP yang belum dibagikan pada periode Desember 2016 hingga Januari 2017.
"Sekarang kalau ngomong politis, kenapa nggak bilang itu politis juga, ada 190 ribu KJP yang nggak dibagikan tahun lalu. Jadi Desember itu banyak orang nggak dapat KJP sampai Januari," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Ahok menjelaskan, KJP baru dibagikan akhir pekan lalu karena ada keterlambatan penyedia kartu untuk KJP. Begitu KJP sudah tersedia dan siap dibagikan, Bank DKI, dikatakan Ahok langsung memberikan pada mereka yang tidak mendapat KJP pada periode itu.
"Kenapa nggak dibagi? Ada masalah lelang. Penyuplai kartu telat. Nah sekarang (KJP) sudah masuk, tentu dia (Bank DKI) mesti ngejar dong ketinggalannya tahun lalu. Ini bukan barang baru lho, ini yang tertunda di Desember dan Januari," kata Ahok.
Menurut Ahok, yang seharusnya dirugikan adalah dirinya. Karena pembagian KJP yang seharusnya bisa dilakukan akhir tahun lalu baru dibagikan pada akhir Februari 2017.
"Itu kan merugikan saya dong, kan pemilihan 15 Februari, gara-gara orang banyak nggak dapat KJP berarti saya rugi," ujar dia.
Kemudian, Ahok mengatakan tidak semua penerima KJP mau memilihnya dalam Pilkada Jakarta 2017. Mereka yang mendapat KJP juga ada yang tidak menyukainya kembali memimpin Jakarta periode 2017-2022.
"Kamu kira yang dapat KJP nggak ikut demo saya? Banyak yang dapat KJP demo saya nggak milih saya. Itu di Luar Batang, di Pasar Ikan yang tinggal di rusun semua anak dapat KJP kok. Pilih saya nggak? Nggak tuh," kata Ahok.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Mohamad Taufik menyayangkan pembagian KJP dilakukan Bank DKI pada saat masa-masa Pilkada. Dia meminta seluruh instansi dan pejabat di DKI tidak terjun dalam aktivitas politik selama Pilgub DKI.
"Ya ada etikalah, menurut saya, apalagi kemarin itu KJP kan itu dicairkannya dikumpulkan orang hari Minggu. Saya telepon Wali Kota Jakarta Selatan, dia bilang dia nggak tahu menahu, dia bilang itu Bank DKI," kata Taufik di posko pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/2) lalu.
"Saya kira Bank DKI kan hari Minggu tutup. Jadi aneh-aneh saja yang dilakukan untuk memenangkan dengan berbagai macam cara. Saya kira nggak eloklah cara-cara begitu," Taufik menambahkan.
TERPOPULER
