Suara.com - Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR.
Pengesahan tersebut dilakukan setelah seluruh fraksi DPR menyatakan persetujuan dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Sebelumnya, pembahasan tingkat I bersama pemerintah rampung pada Rabu (18/11/2026).
Undang-undang tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya.
Selain tindak pidana korupsi, aturan tersebut juga mencakup narkotika, perdagangan orang, terorisme, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas. UU ini mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan. [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]