Suara.com - Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera baru saja menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura V di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2017) hingga MInggu (5/3/2017). Mysyawarah telah menghasilkan beberapa pandangan terkait persoalan bangsa akhir-akhir ini.
Berikut hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura V yang dibacakan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam sesi konferensi pers di kantor DPP PKS, hari ini.
Satu, pengesahan platform kebijakan pembangunan PKS
Musyawarah telah mengesahkan amandemen Platform Kebijakan Pembangunan PKS sebagai panduan bagi seluruh kader dan pejabat publik yang diusung dan didukung PKS. Platform ini merupakan agenda perjuangan partai dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan mempertimbangkan dinamika nasional, regional, dan global.
Dua, pilkada serentak 2017
PKS mengapresiasi pelaksanaan pilkada serentak 2017 yang berjalan aman, damai dan demokratis, dengan tetap memberikan catatan pada berbagai pelanggaran untuk diperbaiki secara serius. Dari 101 pilkada, PKS ikut serta mengusung dan mendukung pasangan calon dalam 94 pilkada.
"Alhamdulillah, PKS berhasil memenangkan 52 pilkada atau setara dengan produktivitas kemenangan 55.32 persen. Capaian ini meningkat dari pilkada serentak 2015 yang mencapai produktivitas kemenangan sebesar 52.42 persen," katanya..
PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, simpatisan dan relawan PKS yang telah bekerja keras memenangkan pasangan calon yang diusung dan didukung PKS pada pilkada serentak.
Tiga, pilkada Jakarta
PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jakarta, ulama, habaib, ustadz, ustadzah, relawan yang mendukung pasangan calon nomor tiga, Anies Baswedan-Sandiaga uno dan mengapresiasi pilihan para pendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyoni-Sylviana Murni yang telah menyatakan kesediaan bergabung bersama PKS dan Gerindra pada putaran kedua.
PKS menghormati keputusan mayoritas rakyat Jakarta yang menghendaki pemimpin baru dan akan terus berjuang bersama seluruh elemen masyarakat untuk memenuhi harapan mayoritas warga tersebut. Mengajak kepada warga Jakarta yang belum memilih untuk mempergunakan hak pilihnya pada Pilkada putaran kedua.
PKS mendesak agar pemerintah, KPUD DKI, Bawaslu DKI agar serius melakukan perbaikan atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada Pilkada putaran pertama, bertindak jujur, adil, terbuka, bertanggungjawab dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Empat, penegakan keadilan hukum
PKS mendesak pemerintah dan penegak hukum bertindak secara adil, transparan, konsisten dan professional serta tidak melakukan upaya kriminalisasi hukum terhadap seluruh warganegara Indonesia, terutama kalangan Ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia,sebagaimana yang terjadi pada akhir-akhir ini.
PKS menuntut agar politik tidak mengintervensi penegakan hukum dan sebaliknya penegak hukum tidak bermain politik.
