Suara.com - Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (17/3/2017).
Pertemuan itu dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama wakil-wakilnya; Ketua DPR Setya Novanto dan wakil-wakilnya; Ketua DPD Mohammad Saleh yang juga didampingi wakil ketuanya; Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat; Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali; Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari; dan, Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis.
Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Seusai persamuhan itu, Presiden Jokowi dalam konferensi pers menyanggah berkumpulnya elite-elite lembaga negara itu untuk membahas kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
"Ini tadi urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi. Misalnya retribusi aset dan reforma agraria, tidak ada yang lain. Setiap rapat, kami selalu fokus pada satu masalah, tidak ke mana-mana," terang dia.
Jokowi menambahkan, dalam pertemuan itu, pemerintah diketahui melalui Kementerian Kehutanan telah melakukan redistribusi lahan seluas 12,7 juta hektare.
"Kemudian di Kementerian BPN (Badan Pertanahan Nasional) ada kurang lebih 9 juta hektare lahan (yang telah didistribusikan), selesainya kapan silahkan tanya kepada Menterinya," tandasnya.
