Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak masalah ada anggota DPRD DKI Jakarta menolak program bedah rumah memakai uang APBD DKI Jakarta. Ia memastikan program tersebut tetap berjalan dan bisa menggunakan dana coorporate social responsobility (CSR) dari perusahaan swasta.
"DPRD nggak mau, kita bisa taruh ke CSR atau kemanapun, kita bisa taruh e-katalog. Kan penghematan juga" ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/4/2017).
Terkait CSR, Ahok membebaskan perusahaan mana saja yang mau berkontribusi dengan program bedah rumah. Ahok tidak menargetkan jumlah rumah yang harus direnovasi tahun ini. Ia hanya menargetkan rumah-rumah di Jakarta sudah bersertifikat.
"Target sih kalau bisa sesuai, dua tahun ini beres bentuknya kalau bisa keburu," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menerangkan warga yang dapat mengikuti program bedah rumah harus memiliki kriteria seperti warga yang tidak mampu, memiliki rumah yang tidak layak, memiliki sertifikat izin mendirikan bangunan (IMB). Mereka terlebih dahulu harus melapor ke PKK setempat.
"Kita punya data dasawisma PKK yang ngurusin rumah yang asri dan indah juga," ujar Ahok.
Sebelumnya, komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat terkait pasukan merah dan program bedah rumah yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif mengatakan mereka ingin mengetahui lebih lanjut tentang program itu. Ia mempertanyakan alasan program tersebut mulai dilakukan saat Pilkada DKI, dimana Ahok merupakan cagub petahana.
Tadi pagi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan Pelaksanaan Bedah Rumah di RT 15 RW 03 di Cilincing, Jakarta Utara. Sebanyak 83 rumah akan di lakukan bedah rumah yang bekerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan CSR yakni PT. Tata Logam.
Baca Juga: Ahok Minta Warga Potret Preman yang Lakukan Kekerasan
