Suara.com - Selama menjadi gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerapkan sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI Jakarta. Dia berharap sistem ini dilanjutkan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
"Sistem e-budgeting semua jalan, kecuali gubernur (baru) tidak mau menggunakan atau gubernur perintahkan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) melanggar," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).
"(APBD) aman kalau nggak diubah. Kecuali Bu Tuti dicopot atau gubernur perintahkan nggak mau terapkan atau nggak berani lawan DPRD," kata Ahok.
Ahok bercerita pernah ribut dengan oknum DPRD DKI dan oknum SKPD karena sistem e-budgeting ini. Adanya sistem e-budgeting membuat tidak sembarang orang masukan program atau ke dalam draf APBD. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang memiliki password atau akses sistem e-budgeting.
"Kayak kejadian 2014. Ini ada kunci maksudnya kan kami (SKPD) nggak bisa ubah-ubah, nggak bisa nyolong. Kecuali yang megang kunci yang mau nyolong," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga ingin tahu apakah kepemimpinan Anies-Sandi berani memecat PNS DKI yang ketahuan memainkan anggaran atau tidak.
"Jadi, gubernur Jakarta itu saya bilang sederhana, kamu berani pecat orang nggak yang nyolong. Tahun 2014 saya pecatun semua (PNS nyolong)," katanya.
Dalam memasukan program ke dalam sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama di ruangan Bappeda antara pihak eksekutif dan legislatif. Pembahasan juga dilakukan secara terbuka.
"Yang di luar template nggak boleh ngajukan, e-budgeting kita sudah bagus. Kalau kepala (daerahnya) lurus bawahnya nggak berani ngagk lurus," kata Ahok.
Baca Juga: Ahok Bakal Libatkan Anies-Sandi saat Bikin RAPBD-P 2018
