Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan memutus perkara secara adil. Ahok berharap dibebaskan dari semua tuntutan karena selama persidangan tidak ada bukti yang menyebutkan dia menista agama Islam.
"Saya bersyukur karena dalam persidangan ini saya bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki, dan saya percaya majelis hakim yang memeriksa perkara ini, tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan," ujar Ahok di gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2017).
Nota pembelaan menjadi kesempatan Ahok dan tim pengacara untuk menanggapi tuntutan jaksa. Jaksa menuntut Ahok atas pengutipan Surat Al Maidah Ayat 51 yang dianggap kemudian menggulirkan isu SARA, dengan hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.
"Penuntut umum mengakui dan membenarkan bahwa saya tidak melakukan penistaan terhadap agama, seperti yang dituduhkan pada saya selama ini. Dan karenanya, saya tidak terbukti sebagai penista penoda agama," katanya.
Ahok menegaskan pidatonya dengan mengutip Surat Al Maidah sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghina siapapun. Pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016, menjadi pintu masuk isu SARA.
"Saya berkeyakinan bahwa majelis hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa," kata Ahok.
Sebelum mengakhiri nota pembelaan, Ahok menegaskan kunjungan ke Pulau Pramuka ketika itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Sambutan saya selaku gubernur DKI Jakarta, yang sedang menjalankan tugas di Kepuluan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dengan maksud mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program budidaya ikan kerapu," kata Ahok.
Ahok menegaskan dirinya hanya menjadi korban fitnah. Usai pidato, kata dia, warga Pulau Pramuka tidak marah. Isu baru muncul setelah dosen bernama Buni Yani mengunggah potongan video pidato serta caption kontroversial tentang pidato Ahok.
"Saya bersyukur karena dalam persidangan ini saya bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki, dan saya percaya majelis hakim yang memeriksa perkara ini, tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan," ujar Ahok di gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2017).
Nota pembelaan menjadi kesempatan Ahok dan tim pengacara untuk menanggapi tuntutan jaksa. Jaksa menuntut Ahok atas pengutipan Surat Al Maidah Ayat 51 yang dianggap kemudian menggulirkan isu SARA, dengan hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.
"Penuntut umum mengakui dan membenarkan bahwa saya tidak melakukan penistaan terhadap agama, seperti yang dituduhkan pada saya selama ini. Dan karenanya, saya tidak terbukti sebagai penista penoda agama," katanya.
Ahok menegaskan pidatonya dengan mengutip Surat Al Maidah sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghina siapapun. Pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016, menjadi pintu masuk isu SARA.
"Saya berkeyakinan bahwa majelis hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa," kata Ahok.
Sebelum mengakhiri nota pembelaan, Ahok menegaskan kunjungan ke Pulau Pramuka ketika itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Sambutan saya selaku gubernur DKI Jakarta, yang sedang menjalankan tugas di Kepuluan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dengan maksud mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program budidaya ikan kerapu," kata Ahok.
Ahok menegaskan dirinya hanya menjadi korban fitnah. Usai pidato, kata dia, warga Pulau Pramuka tidak marah. Isu baru muncul setelah dosen bernama Buni Yani mengunggah potongan video pidato serta caption kontroversial tentang pidato Ahok.
