Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin pemilihan presiden tahun 2019 dapat diselenggarakan tepat waktu, terlepas dari revisi Undang-Undang tentang Pemilu yang rancangannya masih dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.
"Jangan lupa, negara lain tiga bulan bisa pemilu, kenapa kita 20 bulan tidak bisa?" kata Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Komentar tersebut disampaikan Jusuf Kalla terkait upaya percepatan pengesahan RUU Pemilu mengingat waktu pelaksanaan Pemilu 20 bulan lagi, yakni pada 17 April 2019.
"Ini kalau pemilu kan sudah rutin justru kalau masih ada perdebatan terbuka atau tertutup, tapi itu internal partai atau apakah parliemantary treshold-nya itu yang mendesak," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menambahkan sistem terbuka atau tertutup juga lebih banyak tergantung pada keputusan internal partai.
Oleh karena itu, kalaupun ada yang mendesak, Jusuf Kalla menilai KPU harus dapat memutakhirkan daftar pemilih tetap di seluruh Indonesia.
"Itu pun karena KPU sekarang yang permanen, datanya ter-update terus, jadi saya kira tidak masalah," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilu belum mendesak dikeluarkan karena pembahasan revisi UU Pemilu masih punya cukup waktu.
"Kenapa harus tergesa-gesa sampai harus mengeluarkan perppu, masih ada waktu pembahasan di pansus," kata dia. (Antara)
