Revolusi KIA, Redam Persalinan di Dukun Beranak di NTT

Suara.com - Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kematian ibu saat melahirkan yang cukup tinggi. Salah satu alasannya, masih tingginya proses persalinan yang dilakukan di dukun beranak.

Fasilitas persalinan yang tidak memadai dan minimnya pengetahuan medis yang dimiliki dukun beranak inilah yang membuat angka kematian ibu dan bayi cukup tinggi. Namun, belakangan tren angka kematian ibu terus menurun sejak diberlakukannya revolusi Kesehatan Ibu Anak (KIA) pada 2008 silam.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dr Kornelius Kodi Mete, mengatakan, melalui revolusi KIA, ibu hamil didorong untuk melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditangani tenaga kesehatan.

"Yang mana capaian indikator dalam revolusi KIA ini adalah menurunnya peran dukun dalam menolong persalinan atau meningkatkan peran tenaga kesehatan yang terampil dalam menolong persalinan� ibu," ujar Kornelius di sela-sela kunjungan Menteri Kesehatan di NTT, Rabu (3/5/2017).

Kornelius menjabarkan, angka kematian ibu pada tahun 2012 di NTT menurun menjadi 192 atau 200 per 100.000 kelahiran hidup, lalu pada tahun 2013 kembali menurun menjadi 176 atau 185,6 per 100.000 kelahiran hidup, selanjutnya pada tahun 2014 menurun lagi menjadi 158 kasus atau 169 per 100.000 kelahiran hidup.

Dalam kesempatan yang sama, Hosianni Kepala Dinas Kesehatan Timor Tengah Selatan, NTT, mengatakan, revolusi KIA di daerahnya diterapkan dengan menempatkan tenaga kesehatan di puskesmas dilengkapi fasilitas yang memadai.

"Setidaknya di setiap puskesmas punya dokter, 5 bidan dan 5 perawat. Dan untuk di daerah kami, dibutuhkan 243 bidan dan 243 perawat untuk menangani persalinan di puskesmas," ujar Hosianni.

Setelah diterapkannya revolusi KIA ini hanya 12 persen masyarakat yang tidak melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Dia berharap, angka ini bisa terus ditekan sehingga dapat berimbas pada penurunan angka kematian ibu di NTT secara keseluruhan.

"Angka kematian ibu masih ada terkait dengan pelayanan di fasilitas itu sendiri. Kita masih berjuang untuk mutu. Tahun ini kami mendapat dana akreditasi untuk mutu, harapannya akan ada puskesmas di Timor Tengah Selatan yang terakreditasi tahun ini," tutup dia.