Luhut Setuju Ormas Anti Pancasila Dibubarkan Pemerintah

Adhitya Himawan | Suara.com

Senin, 08 Mei 2017 | 05:10 WIB
Luhut Setuju Ormas Anti Pancasila Dibubarkan Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. [Dok Kemenko Maritim]

Wartawan juga menanyakan pendapat Menko Luhut tentang pengadilan putusan Ahok pekan depan.  "Ada sistem pengadilan. Kalau pengadilannya ngga baik ya kita perbaiki, jangan pengadilan jalanan, ngga benar itu," ujarnya.

Ketika ditanyakan perkembangan reklamasi teluk Jakarta, Menko Luhut mengatakan hal ini masih dikaji oleh Bappenas. Saat ditanya apakah sudah melakukan pembicaraan dengan Gubernur terpilih, ia mengatakan belum ada rencana untuk itu dalam waktu dekat.

"Kami masih menyiapkan, kalau sudah selesai saya akan undang semua stakeholder, termasuk yang menentang reklamasi itu untuk bicara. Jadi jangan bicara di koran. Bicara secara ilmiah dimana salahnya, nanti legalnya dan teknisnya dimana salahnya. Kita kan juga tidak mau negeri ini rusak. Jangan terus menuduh macam-macam. Kami juga punya harga diri, tidak mau kami macam-macam. Nanti kita akan undang siapa saja yang mau datang itu. Tapi bawa data jangan hanya teriak-teriak," jawabnya.

Menko Luhut juga mendapat pertanyaan tentang perpanjangan izin cantrang.  "Presiden kan sudah memberitahu, Bu Susi juga sudah beritahu, sekarang beliau sedang exercise program kedepan ini bagaimana. Menggunakan teknologi-teknologi lain misalnya dengan memelihara ikan. Potensi laut kita sangat besar, antara 19-20 triliun per tahun," ujarnya.

Tentang kebijakannya sendiri Menko Luhut mengatakan ia sudah meminta Menteri KKP untuk menyiapkan.  "Semoga dalam waktu 1-2 minggu beliau sudah bisa melaporkan. Nanti kita exercise lalu sosialisasi," jawab Menko Luhut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

PPP: Pemerintah Harus Panggil Ormas Anti NKRI

PPP: Pemerintah Harus Panggil Ormas Anti NKRI

News | Minggu, 07 Mei 2017 | 05:31 WIB

Luhut: Divestasi Saham Freeport 51 Persen ke RI Sudah Beres

Luhut: Divestasi Saham Freeport 51 Persen ke RI Sudah Beres

Bisnis | Jum'at, 05 Mei 2017 | 21:58 WIB

Luhut Tegaskan One Belt One Road Cina Bukan Ancaman Bagi RI

Luhut Tegaskan One Belt One Road Cina Bukan Ancaman Bagi RI

Bisnis | Jum'at, 05 Mei 2017 | 21:34 WIB

Luhut: Indonesia Terima 20 Miliar Dolar AS dari Turis di 2019

Luhut: Indonesia Terima 20 Miliar Dolar AS dari Turis di 2019

Bisnis | Jum'at, 14 April 2017 | 14:35 WIB

Menteri Luhut Acungkan Kepalan Tinju ke Cak Imin, Ada Apa?

Menteri Luhut Acungkan Kepalan Tinju ke Cak Imin, Ada Apa?

News | Senin, 27 Maret 2017 | 14:45 WIB

Luhut Balas Sindiran Fadli Zon: Jangan Suruh Presiden Naik Esemka

Luhut Balas Sindiran Fadli Zon: Jangan Suruh Presiden Naik Esemka

News | Jum'at, 24 Maret 2017 | 16:54 WIB

Freeport Ibarat Cuma Sewa Rumah, Luhut: Jangan Kamu Atur Kami!

Freeport Ibarat Cuma Sewa Rumah, Luhut: Jangan Kamu Atur Kami!

Bisnis | Jum'at, 24 Maret 2017 | 12:51 WIB

Bentrok Dua Ormas di Bandung, Kapolres Klaim Sudah Kondusif

Bentrok Dua Ormas di Bandung, Kapolres Klaim Sudah Kondusif

News | Jum'at, 24 Maret 2017 | 01:01 WIB

Pemerintah Hitung Kerugian Kerusakan Terumbu Karang Raja Ampat

Pemerintah Hitung Kerugian Kerusakan Terumbu Karang Raja Ampat

Bisnis | Rabu, 22 Maret 2017 | 09:56 WIB

Menko Luhut Larang Praktik Monopoli di Pelabuhan

Menko Luhut Larang Praktik Monopoli di Pelabuhan

Bisnis | Selasa, 21 Maret 2017 | 09:15 WIB

Terkini

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:14 WIB