REGIONAL:
Meskipun Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun pro dan kontra seakan belum selesai. Berbagai unjukrasa pendukung Ahok berlangsung, baik di Jakarta maupun sejumlah wilayah Indonesia. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kini mendapat ujian.
Hal itu ditandai dengan munculnya Gerakan Minahasa Merdeka di Provinsi Sulawesi Utara, yang ramai menjadi buah pembicaraan berbagai kalangan masyarakat Indonesia, terutama di sejumlah media sosial memberitakan hal tersebut. Bahkan, ada beberapa orang yang mengibarkan bendera Minahasa Raya. Kelompok ini menyatakan tidak puas dengan vonis PN Jakarta Utara yang menghukum Ahok 2 tahun penjara karena terbuti melakukan penistaan agama.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan akan mencegah deklarasi gerakan Minahasa Merdeka. Menurut Kapolri, deklarasi ini mengancam keutuhan NKRI.
“Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu kepada saudara-saudara di sana bahwa kita sudah NKRI. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan,” ujar Tito di aula Asrama Haji, Jl WR Supratman, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (15/5/2017).
Tiro Karnavian mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif terhada warga Minahasa, selain hal ini, ia menilai deklarasi merdeka warga Minahasa hanya spontanitas.
“Kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau. Mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional. Makanya kita harus sama-sama jaga keutuhan negara kita, konflik tidak boleh terjadi,” kata dia.
Menurut Jenderal Polisi Tito Karnavian (Kepala Polisi Republik Indonesia), para pendiri bangsa ini sudah mewarisi NKRI kepada generasi penerus, karena itu persatuan bangsa harus tetap dijaga demi keutuhan NKRI.
“Sehingga saya mengimbau masalah primordialisme kesukuan, keagamaan, kekerasan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena para pemimpin pendiri bangsa kita dari 1928-1945 sudah menepikan, meminggirkan, perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa,” ujarnya.
Bahkan tokoh militer, Letjen Purnawirawan Suryo Prabowo menungkapkan kegusarannya akan kondisi bangsa saat ini. Di akun facebook miliknya, mantan Kepala Staf Umum TNI menulis bahwa negara Indonesia seperti tanpa pemerintah. "Rasanya koq jadi seperti Negara TANPA PEMERINTAH," tulis Suryo.
Sedangkan Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fahmi Salim menduga adanya pihak yang menunggangi aksi bakar lilin yang dilakukan massa pendukung terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, aksi tersebut juga berdampak pada separatisme dan makar di sejumlah daerah di Indonesia.
"Kita cukup menyayangkan aksi seperti itu. Kan semua sudah sepakat untuk menghormati keputusan sidang, lalu sebagian mereka itu terang-terangan mendeklarasikan untuk memisahkan diri dari NKRI, kan bahaya," kata Fahmi.
Fahmi mengatakan, aksi tersebut telah mematahkan tuduhan makar dan antikebinekaan yang selama ini disematkan pada aksi umat Islam atau bela Islam. Karena nyatanya, ungkap dia, para pendukung Ahoklah yang terang-terangan mendeklarasikan untuk memisahkan diri dari NKRI.
"Sudah intervensi itu. Mereka layak disebut untuk pengkhianat bangsa. Apalagi, mereka meminta bantuan internasional untuk menganulir keputusan sidang," kata Fahmi menegaskan.
Fahmi memaparkan, aksi bakar lilin sendiri bukanlah budaya yang diambil dari Islam ataupun nusantara. Dia meminta agar semua pihak bisa tenang agar tidak menimbulkan keributan di masyarakat.
Dia pun berharap, semua pihak dapat kembali pada kiprahnya masing-masing. Fahhmi meminta semua elemen bangsa fokus membangun Indonesia untuk lebih baik, terus dia, dan jangan pernah lagi terjebak pada jargon-jargon yang menyebut 'jika tidak membela Ahok berarti tidak adil, tidak Pancasila'. "Karena jargon tersebut menyesatkan dan harus segera diluruskan," klaim Fahmi.
TERPOPULER
