Ekonomi Stabil, Gerindra Ragu Ada Rencana Makar Pada Jokowi

Wakil Ketua Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan bahwa tuduhan makar oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap para aktivis 212 dan aktivis 313 adalah tuduhan yang salah salah. Arief menyesalkan tuduhan makar oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terhadap para peserta aksi bela Islam.

Tuduhan ini diperkuat dengan wawancara Allan Nain yang mengatakan akan ada kudeta terhadap Presiden Joko Widodo dalam aksi Bela Islam. Padahal aksi ini semata hanya untuk mendesak pemerintah agar menegakkan hukum dan keadilan terhadap Basuki Tjahaya Purnama yang dianggap melakukan penistaan agama Islam.

"Akhirnya sekarang kita mikir, masa iya keadaan ekonomi nasional tidak krisis, kehidupan ekonomi masyarakat relative stabil walau sedikit agak menurun daya beli masyarakat ,serta IHSG di bursa terus meroket, masa sih keadaan ini bisa memaksa umat Islam untuk makar terhadap Presiden Jokowi," kata Arief di Jakarta, Minggu (7/5/2017).

Arief menegaskan bahwa  belajar dari sejarah, Presiden Suharto lengser pada tahun 1998 dan Presiden Sukarno lengser pada tahun 1967 akibat krisis ekonomi nasional yang carut marut. Sulit dipercaya jika dalam kondisi ekonomi yang relatif bagus, Presiden Jokowi akan dilengserkan.

"Nah kita mulai mikir nih Kapolri ngotot bahwa ada dugaan akan terjadi makar dalam aksi aksi Bela Islam. Sedangkan Panglima TNI yang sebenarnya lebih punya domain politik dan keamanan serta bisa mengambil alih kekuasaan jika ada makar mengatakan tidak ada itu," ujarnya.

Terlebih, menurutnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan juga angkat bicara soal adanya dugaan upaya makar oleh sejumlah pihak terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Budi, lembaganya tidak secara langsung terlibat dalam penanganan kasus makar yang kini tengah diusut oleh kepolisian.

Menurutnya, seharunys BIN menjadi institusi negara yang mempunyai punya data A1 yang valid dalam maslah politik dan keamanan negara. Jika memang ada rencana makar, BIN pasti akan melaporkannya kepada Presiden Jokowi.

"Nah kalau sudah dua institusi yang punya senjata dan bersentuhan dengan Keamanan dan Politik, berseberangan pendapatnya tentang makar, saya rasa Pak Jokowi harus segera turun tangan. Panggil Kapolri dan Panglima TNI serta Kepala BIN agar jangan masyarakat menjadi was-was," jelas Arie.

Ia juga mengkhawatirkan tuduhan adanya persaingan antara Kapolri dan Panglima TNI. Oleh sebab itu, ia menyarankan Presiden Jokowi untuk bisa memikirkan siapa kawan dan siapa lawan dalam pemerintahannya.

"Jangan sampai terjebak dan terpengaruh akan adanya isu makar yang tujuannya melakukan kudeta terhadap beliau. Sebab belum ada satupun faktor sosial dan politik yang pas dan bisa meyebabkan Jokowi layak dilengserkan melalui parlemen," tutupnya.