Suara.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas untuk membahas masalah terorisme dan radikalisme pada Jumat (26/5/2017). Rapat ini dilakukan dua hari setelah terjadi dua ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Rapat dipimpin Menkopolhukam Wiranto yang dihadiri, antara lain Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, Wakapolri Komjen Syafruddin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Suhardi Alius, dan Kepala Staf Umum TNI Laksdya Didit Herdiawan.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan akan hadir.
Sebelumnya, ketika meninjau lokasi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu pada Kamis (25/5/2017) malam, Presiden Joko Widodo menginginkan pemerintah dan DPR segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Anti Terorisme agar aparat penegak hukum memiliki landasan yang kuat dalam bertindak dan lebih mampu melakukan pencegahan sebelum kejadian.
“Ini yang paling penting,” kata Jokowi.
“Tadi saya juga sudah memerintahkan Menkopolhukam segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Anti Terorisme ini, agar aparat hukum mempunyai landasan yang kuat untuk bertindak, utamanya dalam pencegahan,” Jokowi menambahkan.
Jokowi mengatakan negara-negara di berbagai belahan dunia saat ini juga menghadapi terorisme. Namun, mereka telah memiliki regulasi untuk pencegahan teror.
"Negara-negara lain ini memiliki Undang-Undang, memiliki regulasi yang memudahkan aparat untuk menyelesaikan sebelumnya, artinya pencegahan,” tutur dia.
TERPOPULER
