Mendagari Minta Pemprov DKI Tampung Keinginan Anies-Sandi

Suara.com - Progam Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, terancam tidak masuk dalam APBD Perubahan 2017.

Padahal, pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu akan mulai menjabat pada Oktober mendatang. Artinya, ada waktu selama tiga bulan bagi Anies-Sandi bekerja di tahun 2017.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar Pelaksana Tugas Gubernur Djarot Saiful Hidayat dan pejabat pemprov tidak menghambat program Anies-Sandi pada APBD-P 2017.

"Bagi kami, program Pak Jokowi harus jalan, program Pak Anies-Sandi juga harus jalan. Jadi silakan dibuka," kata Tjahjo di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (29/5/ 2017).

Sebab itu, Tjahjo mengingatkan agar Djarot segera diusulkan oleh DPRD setempat untuk dilantik sebagai gubernur definitif sehingga pembahasan APBD-P 2017 bisa cepat terselesaikan.

Selain itu, Tjahjo juga tidak ingin program strategis pemerintah pusat terhambat akibat situasi politik di ibu kota.

"Kami, Kemendagri memastikan jangan sampai program startegis Pak Jokowi, yang ada di Jakarta terhambat gara-gara belum ada sinkronisasi dan akselerasi program seperti MRT dan  LRT," terangnya.