Suara.com - Pentolan FPI Rizieq Shihab disebut bersyukur dan menyambut baik persamuhan antara GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo pada hari pertama Idul Fitri 1438 Hijriah, saat sang presiden menggelar “open house” di Istana Merdeka, Minggu (25/6/2017).
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP FPI Ahmad Sobri Lubis, saat menggelar konferensi pers menyikapi hasil pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi beserta jajarannya di AQL Islamic Center Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2017).
"Setelah informasi adanya pertemuan GNPF MUI dengan presiden, Habib Rizieq sangat bersyukur, karena ini sebenarnya juga program yang memang diharapkan oleh Habib Rizieq sejak awal," kata Sobri.
Ia mengatakan, berdialog merupakan karakter Habib Rizieq yang kekinian diklaim berada di Yaman. Sebab, sejak awal, Ketua Dewan Pembina GNPF MUI itu selalu mencari celah untuk dapat berdialog dengan Presiden Jokowi.
"Habib Rizieq sangat serius untuk bisa berdialog dengan presiden. Jadi lewat seluruh pintu. Saya tegaskan di sini, ini memang karakter Habib Rizieq, selalu mengedepankan dialog, sebelum ada ribut-ribut upayakan dialog dulu, ini yang saya kenal dari Habib Rizieq sejak 20 tahun lalu, selalu mengedepankan dialog," klaimnya.
Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir menegaskan, setiap pertemuan yang mereka lakukan sudah dikoordinasikan dengan Rizieq.
"Jadi tidak ada satu pun pertemuan sebelum dan sesudahnya yang tidak kita koordinasikan dengan Habib Rizieq. Jadi jelas semua," kata Bachtiar.
Sebelumnya diberitakan, Lebaran pertama Idul Fitri 1438 H, Minggu (25/6/2017), Presiden Joko Widodo menerima tujuh orang perwakilan organisasi anti-Ahok tersebut di Istana Merdeka.
Baca Juga: Wakil Ketua GNPF MUI: Bapak Presiden Senang Bertemu Kami
Dalam pertemuan itu, Hadir Ketua GNPF MUI Ustadz Bachtiar Nasir dan Wakilnya Zaitun Rasmin. Keduanya didampingi Kapitra Ampera, Yusuf Matra, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muchsin, dan Denny.
Sedangkan Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukun, dan Keamanan Jenderal (purn) Wiranto.
