Reshuffle Harus Dilakukan Juli Ini atau Tidak Sama Sekali

Suara.com - Isu reshuffle kembali mengemuka. Walaupun reshuffle memang hak prerogatif Ppresiden Joko Widodo, berbagai analisa bermunculan.

Menurut politisi PDI Perjuangan T. B. Hasanuddin wacana reshufle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan pemilihan presiden tahun 2019. Tentu saja, kegagalan dalam membuat keputusan akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan dalam pilpres yang akan datang.

Dalam pandangan Hasanuddin konstelasi politik di 2019 tidak akan jauh beda dengan peta politik di 2014. Dua kekuatan pada Pilpres 2014, antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, akan tetap menggumpal dan mengkristal pada pilpres 2019.

Sedikit beda, adalah dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo, dan kini sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Peta kekuatan yang hampir tak berubah ini, kata Hasanuddin, sangat jelas terlihat dari komposisi setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Terakhir misalnya, dalam persoalan pro-kontra terhadap Perppu no 2/2017 . Dalam persoalan ini tetap ada kekuatan di Senayan, dengan satu pihak adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP, dan pihak lain adalah PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat.

Suasana serupa juga nampak jelas dalam Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada serentak 2017. Peta politik dan aroma dalam Pilkada ini benar-benar menggambarkan dan mencerminkan secara nyata antara kekuatan KMP dan KIH. Bahkan juga misalnya, dalam hal rencana pemindahan ibukota, PAN, yang masuk dalam kabinet, jelas tidak mendukung rencana besar pemerintahan Jokowi.

"Maka orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu yaitu KIH plus versus KMP minus. KIH Plus artinya, plus Golkar dan PPP," kata Hasanuddin, Jumat (14/7/2017).

Karena itu, Wakil Ketua Komisi I di DPR ini mengingatkan bahwa reshuffle kali ini sangat menentukan. Presiden Joko Widodo harus benar-benar menggunakan momentum reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi. Presiden Joko Widodo harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet.

"Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini, atau tidak sama sekali," kata Hasanuddin.

Hasanuddin menambahkan bahwa kabinet hasil reshuffle nanti harus menjadi kabinet yang solid serta komitmen membuat program-program yang pro rakyat. Sementara komposisi kabinet sendiri harus mewujudkan komposisi yang benar-benar proporsional.

"Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas," kata Hasanuddin.