Suara.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Relawan Kesehatan Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).
Mereka meminta DPRD DKI menindaklanjuti laporan dugaan korupsi terhadap pembangunan 18 Puskesmas di Jakarta tahun 2016, dengan besaran anggaran Rp220 miliar.
"Kami ke sini meminta Komisi E DPRD menindaklanjuti atau merekomendasikan laporan terkait dugaan korupsi 18 puskesmas," ujar koordinator lapangan Rekan Indonesia, Asep Firdaus.
Asep menjelaskan, dalam pembangunan tersebut, pemerintah DKI melakukan lelang konsolidasi atau lelang yang pengerjaannya dilaksanakan oleh satu perusahaan kontraktor dan dalam satu kontrak pengerjaannya. Proses lelang dimenangkan oleh PT Pembangunan Perumahan.
“18 puskesmas pembangunan belum selesai, masih terbengkalai, tahun 2016 Dinkes mengadakan lelang proyek ini dan dimenangkan oleh PT PP sebagai kontraktor tetap dengan anggaran Rp220 miliar," kata Asep.
Pembangunan 18 Puskesmas itu hingga kekinian belum rapung. Kemudian, ada intruksi yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta Sumarsono saat itu, yang isinya terkait penambahan waktu pengerjaan 50 hari, terhitung sejak 1 Januari sampai 20 Februari 2017.
"Ini seharusya sudah berhenti, sudah setop. Kalau menurut aturan, disetop pembangunannya karena harus ada lelang ulang. Karena sebagai pihak kontraktor PT PP tidak sanggup menyelesaikan pembangunan sesuai tenggang waktu yang diberikan," jelasnya.
Pembangunan 18 Puskesmas pada tahun 2016 yang diduga bermasalah itu di antaranya di Cempaka Putih, Kemayoran, Tanah Abang, Cilincing, Koja, dan Tanjung Priok,.
Selanjutnya, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kalideres, Kembangkan, Taman Sari, Grogol Utara II, Pesanggrahan, Ciganjur, Ciracas, Kramat Jati, Matraman, dan Pulau Harapan.
TERPOPULER
