REGIONAL:
Suara.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali mendapat kecaman, setelah mengancam membombardir sekolah-sekolah milik masyarakat adat Lumad.
Duterte, seperti diberitakan The Guardian, Rabu (26/7/2017), mengeluarkan ancaman tersebut karena menuduh sekolah-sekolah itu mengajarkan siswanya untuk mendukung dan bergabung dengan Partai Komunis Filipina (PKF) maupun sayap militernya, Tentara Rakyat Baru Filipina (New People's Army Philippine; NPA).
"Aku katakan kepada seluruh warga adat Lumad, keluarkanlah anak-anak kalian dari sekolah itu sekarang juga. Jika tidak, aku akan mengebom kalian berikut sekolah-sekolah itu," tegas Duterte dalam pidato yang disiarkan secara langsung oleh televisi nasional, Senin (24/7).
Duterte menuduh sekolah-sekolah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat adat Lumad tersebut didirikan secara ilegal.
"Dewan guru di sekolah-sekolah itu juga mengajarkan siswanya untuk memberontak melawan pemerintah. Mereka mengajarkan agar siswa bergabung dengan komunis," tudingnya.
Ancaman Duterter itu kontan mendapat kecaman dari beragam organisasi hak asasi manusia internasional maupun partai-partai oposan Filipina.
Human Rights Watch (HRW), lembaga pemantau HAM internasional, mendesak Duterte mengurungkan niatnya tersebut.
"Berdasarkan hukum humanitarian internasional, pemerintah maupun pihak yang bertikai tidak boleh mengebom infrastuktur sipil termasuk sekolah," demikian pernyataan resmi HRW.
Anggota Fraksi Partai Perempuan Gabriela di parlemen Filipina, Emmi de Jesus, memaksa Duterte menarik kembali ancamannya tersebut.
"Duterte menggunakan retorika anti-komunis untuk menindas masyarakat adat dan suku bangsa minoritas di Filipina. Kaum komunis bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka, seharusnya itu menjadi kritik bagi presiden untuk berpihak kepada rakyat," tegas Emmi.
Ancaman Duterte tersebut merupakan provokasi terbaru setelah NPA menyergap rombongan pengawal presiden di selatan Filipina, pekan lalu.
Serangan NPA tersebut dilakukan karena Duterte hendak memperluas pemberlakukan darurat militer. Tadinya, darurat militer hanya diterapkan di Kota Marawi, Mindanao, yang dikuasai gerombolan teroris Maute.
Namun, setelah gerombolan teroris yang berafiliasi dengan ISIS itu sudah kehilangan kontrol atas Marawi, Duterte justru tidak mau mencabut kebijakan darurat militer.
Sebaliknya, Duterte menginginkan seluruh wilayah di selatan Filipina diterapkan darurat militer. Padahal, di daerah tersebut terdapat basis perlawanan non-ISIS, semisal PKF/NPA, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), maupun Front Pembebasan Islam Moro (MILF).
PKF dalam pernyataan resminya menilai darurat militer menjadi pintu masuk bagi Duterte untuk memperkuat barisan militer guna menekan perlawanan rakyat.
"Dengan darurat militer, Duterte telah semakin berani mengintensifkan kampanye pembunuhan, penculikan, penyiksaan, penembakan tanpa pandang bulu, pendudukan militer, evakuasi paksa, pemboman udara, dan berbagai pelanggaran militer," demikian pernyataan resmi PKF.
Pendiri PKF Jose Maria Sison yang diasingkan di Belanda, bahkan memperingatkan Duterte untuk tidak meneruskan kebijakan darurat militer.
”Jika Duterte meyakini darurat militer adalah solusi untuk semua persoalan rakyat Filipina, maka dia tengah bermain dengan api,” tegas Sison seperti dilansir TelesurTV.net.
PKF sejak era tahun 60-an menjadi kekuatan oposan terbesar dan terkuat bagi rezim-rezim totaliter Filipina.
Sedangkan Gerilyawan NPA di desa-desa pelosok menjadi sosok pelindung para petani dan juga suku bangsa minoritas yang kerap mendapat intimidasi serta kekerasan pihak militer Filipina maupun tuan tanah.
TERPOPULER
