Suara.com - Kebijakan darurat militer yang diterapkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terus mendapat perlawanan dari beragam organisasi rakyat.
Termutakhir, Partai Komunis Filipina melalui sayap militernya, Tentara Rakyat Baru (New People's Army; NPA) menyergap iring-iringan pengawal Presiden Duterte di Pulau Mindanao, sebagai bentuk perlawanan.
Penyergapaan NPA tersebut, seperti dilansir Agence France-Presse, Rabu (19/7/2017), berhasil menembak dan mengakibatkan empat pengawal Duterte terluka.
"Penyerangan ini adalah bagian kampanye PKF/NPF untuk menyerukan rakyat Filipina serta kelompok bersenjata lain untuk menentang kebijakan darurat militer," kata perwira senior militer Filipina di Mindanao, Brigadir Jenderal Gilberto Gapay.
Serangan NPA tersebut dilakukan karena Duterte hendak memperluas pemberlakukan darurat militer. Tadinya, darurat militer hanya diterapkan di Kota Marawi, Mindanao, yang dikuasai gerombolan teroris Maute.
Namun, setelah gerombolan teroris yang berafiliasi dengan ISIS itu sudah kehilangan kontrol atas Marawi, Duterte justru tidak mau mencabut kebijakan darurat militer.
Sebaliknya, Duterte menginginkan seluruh wilayah di selatan Filipina diterapkan darurat militer. Padahal, di daerah tersebut terdapat basis perlawanan non-ISIS, semisal PKF/NPA, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), maupun Front Pembebasan Islam Moro (MILF).
