Sayap PDIP Marah Pimpinan Gerindra Tuduh Jokowi Seperti PKI

Siswanto | Suara.com

Rabu, 02 Agustus 2017 | 06:02 WIB
Sayap PDIP Marah Pimpinan Gerindra Tuduh Jokowi Seperti PKI
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, di Jakarta, Jumat (28/4/2017). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Suara.com - Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono yang menyebut Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan adalah partai komunis mendapatkan kecaman keras dari organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia.

Sekjen DPP BMI Antoni Wijaya menyatakan permintaan maaf yang disampaikan Arief Puyono karena menyebut partai PDI Perjuangan sebagai partai Komunis dan sering menipu rakyat tidak dapat menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pernyataan tersebut adalah fitnah keji dan merupakan pencemaran nama baik Partai PDI Perjuangan.

"Ini udah ranah pidana, polisi harus panggil dan periksa Arief Puyono sesegera mungkin, jangan sampai hal seperti ini dibiarkan. Pasalnya pidananya jelas ada kok," kata Antoni Wijaya di Jakarta melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com.

Ia menambahkan PDI Perjuangan adalah partai politik yang diakui secara konstitusi dan berpegang teguh dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

"Jadi jelas sekali pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak berdasar dan Arief Puyono wajib mempertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya.

Terlebih lagi, lanjut Antoni, Arief telah menuding Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang sering membohongi rakyat.

"Ini yang kami sesalkan, ini membuktikan bahwa dia bukan seorang politisi, melainkan provokator yang dengan sengaja ingin menjelek-jelekan Presiden Jokowi dan merusak marwah partai PDI Perjuangan sebagai partai pendukungnya. Dia harus bertanggungjawab atas pernyataan kejinya itu," kata Antoni.

Sebelumnya, Arief Puyono telah mengeluarkan pernyataan pedas, ia menuding Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan beserta antek-anteknya seperti PKI dan sering menipu rakyat. Pernyataan tersebut terlontar karena mengkritisi disahkannya Undang-Undang Pemilu yang menyetujui ambang batas presidential threshold 20 persen.

"Pernyataan itu keluar dari seorang politisi yang takut bertarung di pemilu 2019. Dia sengaja memprovokasi rakyat dengan menuduh kami PKI. Ini sungguh kelewatan, kalau ingin bertarung secara sehat buktikan di pemilu nanti, jangan fitnah kami dengan tuduhan yang tidak berdasar dan keji seperti itu. Kami akan lakukan langkah hukum untuk kasus ini, ini sudah masuk sebagai pencemaran nama baik Bapak Presiden Joko Widodo dan merusak marwah Partai PDI Perjuangan sebagai partai yang berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945," kata Antoni.

"Sebaiknya Arief konsentrasi mengurus partainya sendiri. Dengan melakukan serangan membabi buta tanpa dasar pada parpol lain menunjukkan kerendahan kualitas berpolitik dan hilangnya kepercayaan diri," katanya menambahkan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kisah Kelam Tragedi 1965 di Mata Seorang Mantan Kader PKI: Review Novel 'Kubah' Ahmad Tohari

Kisah Kelam Tragedi 1965 di Mata Seorang Mantan Kader PKI: Review Novel 'Kubah' Ahmad Tohari

Your Say | Kamis, 30 April 2026 | 11:46 WIB

Warisan Kelam 1965: Mengapa Nalar Kritis Publik Indonesia Masih Terbelenggu?

Warisan Kelam 1965: Mengapa Nalar Kritis Publik Indonesia Masih Terbelenggu?

Your Say | Kamis, 29 Januari 2026 | 16:45 WIB

Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal

Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal

News | Kamis, 13 November 2025 | 10:18 WIB

Potret Presiden Prabowo Pimpin Langsung Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025

Potret Presiden Prabowo Pimpin Langsung Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025

Foto | Rabu, 01 Oktober 2025 | 17:00 WIB

Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan

Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan

Liks | Selasa, 30 September 2025 | 19:26 WIB

Malam Ini 3 Stasiun TV Nasional Tayangkan Film Legendaris G30S PKI, Mana Saja?

Malam Ini 3 Stasiun TV Nasional Tayangkan Film Legendaris G30S PKI, Mana Saja?

Entertainment | Selasa, 30 September 2025 | 19:45 WIB

Menyusuri Jejak Ingatan yang Memudar, Penjara Tapol PKI di Jakarta

Menyusuri Jejak Ingatan yang Memudar, Penjara Tapol PKI di Jakarta

Liks | Selasa, 30 September 2025 | 15:38 WIB

Makna Pengibaran Bendera Setengah Tiang 30 September dan Satu Tiang Penuh 1 Oktober

Makna Pengibaran Bendera Setengah Tiang 30 September dan Satu Tiang Penuh 1 Oktober

Lifestyle | Selasa, 30 September 2025 | 15:41 WIB

Romo Magnis Ajak Berpikir Ulang: Jika Soekarno Turuti Soeharto, Apakah Tragedi '65 Bisa Dicegah?

Romo Magnis Ajak Berpikir Ulang: Jika Soekarno Turuti Soeharto, Apakah Tragedi '65 Bisa Dicegah?

News | Senin, 29 September 2025 | 22:05 WIB

10 Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila, Langsung Pasang di Foto Profil

10 Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila, Langsung Pasang di Foto Profil

Tekno | Senin, 29 September 2025 | 09:46 WIB

Terkini

Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes

Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 22:21 WIB

Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi

Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:45 WIB

Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?

Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:31 WIB

KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan

KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:26 WIB

AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?

AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:20 WIB

Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office

Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16 WIB

Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama

Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:13 WIB

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB