Suara.com - Kasus Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Puyuono akan dibawa ke sidang etik Partai Gerindra karena ucapannya yang menyebut PDI Perjuangan membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Ucapan itu di luar garis partai. Yang bersangkutan akan ditegur dan dimintai pertanggungjawabannya. Selain teguran, juga akan dihadapkan pada sidang etik," kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Fadli masih belum tahu soal sanksi yang akan diberikan kepada Arief. Sebab, proses itu masih berjalan.
"Ya itu ada mekanismenya. Ada beberapa kali teguran (ada sanksi). Nanti kita lihat lah," ujar Wakil Ketua DPR ini.
Dia menegaskan, apa yang dikatakan Arief bukan mewakili sebagai partai. Kata Fadli, apa yang diungkapkan Arief merupakan pernyataannya pribadi.
"Ya itu tanggungjawab pribadi ya. Tak ada kaitan dengan partai. Kita sangat menghormari setiap parpol berjuang untuk kepentingan rakyat, yang jumlahnya sangat besar dan banyak sehingga kita tak melihat parpol lain sebagai musuh tapi mitra dalam demokrasi," ucapnya.
Arief Poyuono akhirnya meminta maaf kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena menyebut partai tersebut membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Ya saya secara pribadi meminta maaf, daripada ribut sesama anak bangsa yang tidak ada artinya. Saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partainya,” kata Arief kepada Suara.com via telepon, Selasa (1/8/2017) malam.
Arief mengklaim, ia sebenarnya tidak bermaksud menuduh PDIP sama seperti PKI. Ia meyakini, partai berlambang Kepala Banteng tersebut Pancasilais. Ia menjelaskan, pernyataannya itu sebenarnya merupakan respons atas keluhan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada media. Hasto, kata dia, pernah mengeluhkan bahwa PDIP selalu dikait-kaitkan dengan isu komunisme serta PKI.
“Karenanya saya membuat pernyataan bahwa yang sering disebut PKI itu adalah pihak yang kerap menipu rakyat,” tukasnya.
Selengkapnya, Arief pada Senin (31/7/2017) menyebar pernyataan tertulis yang menilai usulan Presiden Joko Widodo dan PDIP terkait ambang batas pemilihan presiden merupakan penipuan dan merenggut hak konstitusi rakyat.
"Jokowi dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat, dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi. Jadi, wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan menipu rakyat," kata Arief dalam pernyataan tertulis tersebut.
Ternyata, pernyataannya itu berbuntut panjang. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, tengah mempertimbangkan menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban Arief.
"Tim hukum kami mengkaji dan akan melakukan gugatan kepada yang bersangkutan. Karena dalam suatu pernyataannya menyebut kami menipu rakyat," kata Hasto, saat ditemui di sela-sela acara pembukaan pameran lukisan koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa.
Dia mengingatkan, sebagai pemimpin partai politik dan legislator, Arief seharusnya berhati-hati saat mengeluarkan pernyataan maupun mengkritik.
Menurutnya, setiap pernyataan maupun kritik yang dilontarkan politikus dan legislator harus berdasarkan bukti.
"Sebagai politikus, dia seharusnya disiplin dalam berbicara dan bertindak. Tidak bisa menyampaikan pernyataan tanpa bukti, tanpa didukung hal-hal yang akurat, lebih-lebih karena sebuah kompetisi. Sebagai bentuk pengajaran, kami tengah mengkaji untuk melakukan gugatan," jelasnya.
TERPOPULER
