- Studi di Singapura pada Juni 2026 mencatat beban ekonomi dengue di Indonesia mencapai Rp9 triliun sepanjang 2024.
- Peneliti UGM menyatakan program JKN belum sepenuhnya menghilangkan pengeluaran mandiri tambahan bagi keluarga pasien dengue.
- Pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional 2026–2029 guna memperkuat pencegahan, surveilans, dan tata laksana klinis pengendalian dengue.
Suara.com - Selama ini dengue atau demam berdarah lebih sering dipandang sebagai persoalan kesehatan yang muncul ketika kasus meningkat. Namun, dampaknya ternyata jauh lebih luas.
Penyakit yang ditularkan melalui nyamuk Aedes tersebut juga meninggalkan beban ekonomi yang tidak sedikit, mulai dari biaya pengobatan hingga hilangnya pendapatan keluarga selama pasien menjalani perawatan.
Studi yang dipresentasikan dalam Asia Dengue Summit ke-9 di Singapura pada Juni 2026 memperkirakan beban ekonomi dengue di Indonesia mencapai USD 550,9 juta atau hampir Rp9 triliun sepanjang 2024.
Angka tersebut mencakup dampak terhadap pembiayaan kesehatan, rumah tangga, hingga produktivitas. Besarnya beban tersebut juga tercermin dari lebih dari 2 juta kunjungan rawat inap akibat dengue.
Artinya, persoalan dengue bukan hanya mengenai berapa banyak orang yang terinfeksi, tetapi juga bagaimana penyakit tersebut memengaruhi sistem kesehatan dan kehidupan ekonomi masyarakat.
Penelitian Center for Health Financing Policy and Insurance Management (Pusat KPMAK) Universitas Gadjah Mada menunjukkan, pasien yang ditanggung BPJS Kesehatan tetap menghadapi pengeluaran di luar biaya medis.
Pada 2024, biaya medis langsung pasien dengue yang tercakup JKN diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun. Namun, masih ada sekitar Rp3,5 triliun beban lain yang harus ditanggung pasien dan keluarga.
Pengeluaran tersebut antara lain berasal dari transportasi, konsumsi, akomodasi pendamping, hingga hilangnya pendapatan karena tidak dapat bekerja selama masa perawatan.
Peneliti senior UGM, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., MBA., M.Kes., mengatakan keberadaan JKN belum sepenuhnya menghilangkan dampak ekonomi yang dirasakan keluarga.
“JKN belum menghapus beban ekonomi di tingkat rumah tangga,” ujar Diah.
Menurutnya, pasien yang tercakup JKN masih mengeluarkan biaya mandiri rata-rata Rp1,09 juta hingga Rp1,33 juta untuk setiap episode dengue. Sementara bagi pasien tanpa asuransi, pengeluaran tersebut dapat mencapai Rp4,27 juta hingga Rp5,60 juta per episode.
Beban itu menjadi semakin berat bagi keluarga berpenghasilan rendah karena satu episode dengue dapat menyerap porsi besar pengeluaran rumah tangga dalam sebulan. Dengan demikian, pencegahan tidak hanya berkaitan dengan mengurangi risiko sakit, tetapi juga dapat membantu menghindari tekanan finansial.
Upaya pencegahan sendiri tidak hanya mengandalkan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus dan Jumantik. Penguatan surveilans, deteksi dini, teknologi Wolbachia, tata laksana klinis, serta vaksinasi juga disebut sebagai bagian dari pendekatan yang lebih terintegrasi.
Studi analisis efektivitas biaya dari Center for Child Health (CCHPRO) UGM bahkan memproyeksikan vaksinasi dengue pada anak usia sekolah dapat mencegah sekitar 1,1–1,3 juta DALY selama 20 tahun.
Dari perspektif masyarakat, program tersebut diproyeksikan menghasilkan penghematan bersih USD 329,3 juta hingga USD 731,5 juta, terutama melalui berkurangnya kehilangan produktivitas dan absensi sekolah.