Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para politisi jangan saling menyerang secara tak produktif dua tahun menjelang pemilihan presiden tahun 2019.
Hal ini menanggapi perseteruan yang muncul beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono membandingkan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Indonesia, kemudian Ketua DPP Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat menyebut Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS mendukung sistem khilafah.
"Saya kira sebagai pemerintah, sebagai mendagri, saya mengharapkan marilah adu konsep, adu program membangun negara dengan baik dan sebuah sistem pemerintahan presidential yang efektif dan efisien,"kata Tjahjo usai menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional I Partai Hanura di The Stones Hotel, Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017).
Tjahjo berharap sikap yang bisa dianggap menyebarkan kebencian tak diterus-teruskan.
"Jangan jauh-jauh hari (sebelum pilpres 2019) menebar kebencian, fitnah, tuduhan," kata dia.
Tetapi, Tjahjo setuju kasus sepacam itu dipolisikan. Menurutnya pernyataan seperti itu merupakan pelanggaran hukum.
"Saya kira semacam ini harus disikapi dengan tegas. Ada UU-nya kok menebar fitnah, menebar kebencian," tuturnya.
"Contoh kecil lah menyamakan sebuah partai dengan PKI. PKI itu organisasi terlarang, lho kok dikaitkan terlarang itu kan sesuatu yang mengada-ada. Terus enak aja langsung minta maaf. Lho, opini udah bergulir," Tjahjo menambahkan.
Dia meminta para ketua umum partai untuk bisa mengimbau kader agar jangan membuat kegaduhan yang tak produktif.
"Jadi (yang memberikan) imbauan ya ketua umumnya yang mengimbau dong, bukan orang lain," tutur dia.
