Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ikut menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Partasi Nasional Demokrat Victor Laiskodat yang menuduh PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra sebagai partai pendukung khilafah dan intoleran.
Menurut Hasto, seorang politisi harus memikirkan dampak dari apa yang dilontarkan sebelum memberikan pernyataan.
"Dalam situasi sekarang ini, disiplin berbicara harus diawali dengan disiplin berpikir agar apa yang disampaikan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang membangun peradaban," ujar Hasto di kediaman mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, Jalan Patra Kuningan XV, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2017)
Tak hanya itu, Hasto juga mengatakan, pernyataan yang dilontarkan seorang politisi seharusnya mengedepankan budaya ketimuran.
"Sesuatu yang didasarkan pada hakikat kita sebagai sebuah bangsa yang harus mengedepankan budaya timur kita untuk membawa sebuah arah agar bisa mewujudkan cita-citanya. Seharusnya dilakukan oleh seluruh politisi," kata dia.
Menurut Hasto, seorang politisi harus memikirkan dampak dari apa yang dilontarkan sebelum memberikan pernyataan.
"Dalam situasi sekarang ini, disiplin berbicara harus diawali dengan disiplin berpikir agar apa yang disampaikan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang membangun peradaban," ujar Hasto di kediaman mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, Jalan Patra Kuningan XV, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2017)
Tak hanya itu, Hasto juga mengatakan, pernyataan yang dilontarkan seorang politisi seharusnya mengedepankan budaya ketimuran.
"Sesuatu yang didasarkan pada hakikat kita sebagai sebuah bangsa yang harus mengedepankan budaya timur kita untuk membawa sebuah arah agar bisa mewujudkan cita-citanya. Seharusnya dilakukan oleh seluruh politisi," kata dia.
Maka dari itu, Hasto menegaskan, setiap pernyataan yang dilontarkan para politisi harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Apapun yang dikatakan oleh politisi mempunyai konsekuensi-konsekuensi politik dan setiap pihak harus bertanggungjawab atas apa yang diucapkan," tandasnya.
Untuk diketahui, pernyataan Victor Laiskodat bermula ketika Partai Gerindra dan tiga partai lainnya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor.2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Dimana, dengan dikeluarkannya Perppu tersebut, organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan.
