REGIONAL:
- Partai NasDem menyatakan belum menerima komunikasi dari PKS terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR.
- Ketua Umum Partai NasDem memerintahkan seluruh kadernya untuk fokus bekerja dan terus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah.
- PKS menugaskan fraksinya di DPR untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait ijazah Gibran pada masa sidang berikutnya.
Suara.com - Partai NasDem menegaskan belum menerima komunikasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait polemik ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni saat dimintai tanggapan mengenai langkah pimpinan PKS yang menginstruksikan anggotanya di DPR untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran, setelah menerima aspirasi masyarakat sipil agar membentuk panitia khusus (pansus) atau menggunakan hak angket di parlemen.
Sahroni menjelaskan, hingga saat ini belum ada pembahasan antarpartai mengenai isu ijazah Wapres tersebut.
"Enggak (belum ada komunikasi dari PKS)," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Ia menegaskan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah memberikan arahan kepada seluruh kader untuk tetap fokus bekerja dan mendukung pemerintahan.
"Kebetulan NasDem sendiri Ketua Umum memerintahkan tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku, kerja memberikan dukungan kepada pemerintah. Yang lain-lain belum ada perintah," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid merespons langkah Presiden PKS Al Muzammil Yusuf yang menyatakan siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Kholid mengungkapkan, pimpinan partai telah memberikan arahan khusus kepada jajaran wakil rakyat di Senayan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Presiden PKS menugaskan Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya. Kita tentu perlu menjajaki pandangan dan sikap fraksi lainnya," ujar Kholid saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (20/10/2026).
Saat ditanya mengenai kemungkinan langkah politik Fraksi PKS, seperti mendorong pembentukan hak angket atau hak menyatakan pendapat di DPR, Kholid menjelaskan bahwa dinamika tersebut akan berkembang seiring memasuki masa sidang mendatang.
"Saat ini DPR RI lagi reses, insyaallah nanti masa sidang berikutnya akan kita lihat situasi dan kondisinya," jelasnya.
Kholid menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif.
"Prinsipnya, PKS menjadi jembatan aspirasi masyarakat, artinya aspirasi ini akan kami perjuangkan di DPR," katanya.
TERPOPULER