Suara.com - DPR RI akan menggelar sidang tahunan bersama dengan MPR dan DPD pada 16 Agustus nanti. Khusus DPR, agendanya adalah penyampaian nota ekonomi oleh Presiden Joko Widodo.
Biasanya, Ketua DPR menjadi pimpinan dalam sidang tahunan ini, serta akan memberikan pidato. Hanya saja, menjelang sidang tahunan kali ini, Ketua DPR Setya Novanto diketahui tengah bermasalah hukum. Dia menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, soal siapa yang memimpin sidang tahunan ini akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan (rapim) DPR terdekat. Fahri sendiri mengaku yakin Novanto tidak akan berkukuh untuk memimpin sidang tersebut.
Lebih jauh, Fahri pun berharap Novanto mengerti soal permasalahan ini. Sebab menurutnya, dengan status hukumnya itu, dia (sekaligus) mewakili secara simbolik institusi (DPR).
"Saya yakin betul, Pak Nov bukan orang yang suka ngotot soal-soal begini. Karena apa pun, kan itu sudah terjadi. Saya rasa dia mengerti soal ini," kata Fahri di DPR, Senin (7/8/2017).
Untuk status tersangka Novanto sendiri, Fahri meminta agar semua pihak menghormati asas praduga tidak bersalah. Yang artinya, Novanto masih memiliki kemungkinan tidak bersalah dalam kasus tersebut.
"Kita harus putuskan bersama-sama (seusai Rapim), bagaimana kalau proses hukum Pak Nov itu belum selesai sampai pada tanggal-tanggal itu. Kita akan putuskan," kata politisi yang sudah dinyatakan dipecat oleh PKS ini.
