Suara.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing mengatakan DPR mengajukan total anggaran Rp7,2 triliun untuk operasional tahun anggaran 2018.
Anton menjelaskan usulan kenaikan anggaran sebesar Rp5,7 triliun sedianya akan dibagi untuk dua satuan kerja, yakni Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4 triliun dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp1,7 triliun.
"Tapi setelah nota keuangan (tanggal 16 Agustus) masih akan kita bahas lagi. Kita kan mengajukannya Rp7,2 triliun," ujar Anton di DPR, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Anggaran tersebut, kata dia, sudah termasuk untuk pembangunan gedung baru sebesar Rp500 miliar.
"Di Rp5,7 miliar yang sudah disepakati kemarin, dari itu, Rp500 miliar itu masuk (pembangunan gedung)," kata politikus Partai Golkar.
Anton mengungkapkan DPR juga mengusulkan pembangunan apartemen untuk tempat tinggal semua anggota dewan.
"Tapi itu nanti, setelah pembahasan anggaran ini," ujar dia.
Menurutnya proyek pembangunan apartemen lebih baik menggunakan uang negara, bukan anggaran operasional DPR.
"Jadi yang membangun bukan DPR, tapi pemerintah," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsudin menyatakan belum tahu usulan anggaran karena belum ada surat yang disampaikan ke badan tentang agenda pembahasan.
"Belum dengar. Belum ada (koordinasi). Mungkin di luar pembahasan banggar kali," kata Azis.
Azis menambahkan pembahasan anggaran untuk APBN 2018 baru akan dilakukan setelah rapat paripurna pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus nanti atau September.
Pembahasan anggaran menjadi sorotan publik karena ada pengajuan anggaran untuk pembangunan gedung baru.
Azis mengakui memang pernah ada pembahasan anggaran untuk pembangunan tersebut. Namun bukan untuk tahun ini, tetapi pada tahun lalu sebesar Rp564 miliar.
"Anggaran (penataan kawasan) itu sudah pernah disetujui dan sudah pernah turun di satker DPR. Tahun lalu itu," ujarnya.
