Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono menerangkan, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penguraian kemacetan, prinsipnya adalah jangka panjang. Maka dari itu, kebijakan terkait tidak langsung mecegah kemacetan.
"Jangan dikira ketika ada kebijakan kemacetan akan langsung hilang. Tidak. Kemacetan itu kan dampak," kata Bambang di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017).
Sebab itu, kebijakan seperti ganjil genap tidak langsung menunjukkan hasil yang signifikan. Akan tetapi, pemerintah memiliki target supaya masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum.
"Ini yang selalu kita kampenyekan, agar masyarakat kita beralih saja ke angkutan umum. Kereta api, MRT sebentar lagi berjalan. LTR juga ini sudah mau rampung," ujar Bambang.
"Jadi kebijakan itu nanti mempunyai dampak terhadap penguraian pada kemacetan dalam waktu panjang. Tidak sesaat seperti yang dipikirkan," ujar Bambang menambahkan.
Lebih lanjut, Bambang juga jelaskan kenapa selama ini pemerintah tidak menawarkan alternatif dari semua kebijakan transportasi. Kata dia, pemerintah tidak ingin jika alternatif disediakan, maka pengguna jalan akan menumpuk di jalan alternatif tersebut. Padahal yang diingikan oleh pemerintah yaitu agar mereka beralih ke transportasi umum.
"Kami tidak menawarkan alternatif. Karena kalau ada alternatif, orang akan pindah dong. Transportasi kita akan gini-gini saja. Nggak pernah membaik," kata Bambang.
Baca Juga: Bertemu BPTJ, Djarot Cari Solusi Atasi Kemacetan Jakarta
