Joging Dilarang di Sierra Leone

Suara.com - Pemerintah Sierra Leone, mengeluarkan peraturan kontroversial yakni melarang warganya jogging di jalan-jalan.

Di Sierra Leone, adalah hal yang biasa melihat sekelompok anak muda joging dan berjoget di jalan-jalan pada pagi hari akhir pekan.

Aktivitas itu lazim di kota-kota seluruh negeri. Joging sendiri adalah olah raga populer di negara Benua Afrika tersebut.

Ada kelompok anak muda yang joging dalam "keheningan" total. Sementara yang lain berjoging sembari bernyanyi dan bertepuk tangan. Terkadang, ada pula kendaraan yang keras-keras menyetel musik mengiringi pejoging.

Joging, seperti laporan jurnalis The New York Times, Jaime Yaya Barry, yang dipublikasikan secara daring pada 27 Agustus 2017, merupakan aktivitas lumrah di Serra Leone sejak dekade-dekade lalu. 

Tapi kekinian, mereka tak lagi bisa melakukan kegiatan seperti itu setelah pemerintah resmi mengeluarkan larangan joging di jalan-jalan pada akhir pekan. Pemerintah menilai, joging sebagai perilaku kriminal karena menganggu ketentraman publik.

Kepolisian Sierra Leone mengatakan, kebijakan itu diteken karena banyak pejoging yang melakukan aksi kriminal. Misalnya, "Mengancam pengguna jalan, menghina, menghadang laju kendaraan, memukul kendaraan, bahkan merampok pengguna jalan lain."

Inspektur Jenderal Kepolisian Sierra Leone, Francis Munu, dalam wawancara di stasiun radio setempat mengatakan banyak kriminal yang berlagak joging, padahal melakukan aksi kejahatan.

"Mereka biasanya merampas telepon seluler pengguna jalan. Aksi-aksi seperti ini membuat resah publik," tutur Munu, membela kebijakan pelarangan joging tersebut.

Sudah bisa ditebak, kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh banyak warga maupun aktivis prodemokrasi di Sierra Leone.

Akhir pekan adalah waktu yang diselimuti suasana sepi di negara tersebut. Sejak tiga tahun silam, pemerintah sudah meminta toko-toko dan kantor tutup pada hari Minggu.

Karenanya, jalanan nyaris tak terpakai kecuali oleh warga yang joging. Agar semarak mengusir keheningan, tak jarang pejoging membawa pelantang suara agar bisa keras-keras menyetel musik.

"Lantas, bagaimana pejoging bisa merampas ponsel dan merampok, kalau pada akhir pekan, seluruh toko dan kantor tutup. Sementara jalanan sangat lengang. Alasan mereka tidak masuk akal," tuding Andrew Marrah, warga yang mengakui selalu joging di Freetown, ibu kota negara, pada akhir pekan.

Kelompok-kelompok aktivis prodemokrasi menilai, pelarangan joging itu memuat motif politis menjelang pemilihan presiden.

Mereka mencurigai, pemerintah mengkhawatirkan kelompok-kelompok joging itu bisa diorganisasikan menjadi grup oposan.

Partai Kongres Rakyat, yang kekinian berkuasa, dituding berada di balik layar penerbitan pelarangan joging. Mereka tidak ingin kekuasaan yang sudah direngkuh sejah tiga dekade silam dirampas kaum oposan.

Tudingan itu bukan tanpa alasan kuat. Partai itu pernah membayar sejumlah kriminal untuk ikut berjoging sembari menenggak minuman beralkohol dan melakukan aksi kriminal, menyebar ujaran kebencian, dan sengaja menyanyikan lagu serta slogan anti-pemerintah.

Patgulipat itu, masih seperti yang dilaporkan The New York Times, dilakukan agar partai tersebut bisa mendiskreditkan kelompok oposan, serta kembali menempatkan Ernest Bai Koroma sebagai presiden pada pemilu tahun 2012.

Apalagi, kekinian, dua tokoh oposan yang menyatakan bakal menjadi peserta pemilihan presiden, Julius Maada Bio dan Kandeh Kolleh Yumkella, dikenal sebagai pejoging di Freetown setiap akhir pekan.

Setiap mereka berjoging, tak jarang warga lain yang ikut berlari meneriakkan yel-yel mendukung keduanya sebagai calon presiden untuk meruntuhkan kekuasaan Partai Kongres Rakyat.

ekretaris Jenderal Gerakan untuk Kemajuan Sosial—organisasi politik oposan—Karim Bah, mengatakan kebijakan pelarangan joging itu melengkapi serangkaian perintah anti-demokrasi yang sudah diterbitkan pemerintah.

"Sebelumnya, sejak mereka berkuasa, hak untuk menggelar demonstrasi damai sudah dilarang. Kini, kita harus sekuat tenaga menentang kebijakan larangan joging. Itu adalah hak kita untuk mendapatkan kebebasan," tegas Karim.