Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengunjungi Wihara Dharma Bhakti (Cin Te Yen) di Jalan Kemenangan, nomor 3, Glodok, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017). Cak Imin bertemu para bhiksu untuk membicarakan krisis kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar.
Cak Imin mengatakan kekerasan yang menimpa masyarakat Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan. Krisis kemanusiaan tersebut bukanlah persoalan agama.
"Ini tragedi kemanusiaan, tak ada hubungannya dengan agama. Makanya jangan sampai keliru, ini nggak ada hubungan dengan latar belakang agama yang mana masyarakat Rohingya muslim dan mayoritas penduduk Myanmar Buddha," kata Cak Imin dalam konferensi pers bersama para bhiksu.
Cak Imin mengecam keras aksi kekerasan terhadap masyarakat Rohingya. Dia mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan.
"Kita mengecam aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat Rohingya yang sudah berlangsung satu tahun, dan memuncak dalam waktu tiga hari belakangan ini. Pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan dan pembunuhan itu," kata dia.
Amnesty Internasional
Amnesty Internasional Indonesia mendukung pemerintah aktif ikut ambil bagian dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar. Situasi di negara bagian Rakhine makin memprihatinkan pada akhir Agustus 2017.
"Sampai saat ini Menteri Luar Negeri Retno sudah berperan aktif untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan ini. Itu sangat baik sekali, karena masalah HAM ini harus segera diselesaikan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid di kantor Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Pemerintah Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar sehingga bisa membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di negeri itu.
Menurut Usman ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingnya.
"Diplomasi jangan hanya dilakukan ke Pemerintah Myanmar saja, tetapi ke negara-negara yang berada di dekat Myanmar, seperti Bangladesh untuk bekerjasama mengatasi konflik yang terjadi ini," katanya.
Selain itu, harus mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan tim pencari fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk mengungkap kebenaran.
"Tanpa ada upaya yang serius dalam penyelesaian kejahatan kemanusiaan ini hanya akan memperpanjang penderitaan yang dialami oleh para korban. Jadi intinya itu menuntaskan konflik, kalau konflik masih ada kekerasan pasti akan terus terjadi," ujarnya.
Cak Imin mengatakan kekerasan yang menimpa masyarakat Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan. Krisis kemanusiaan tersebut bukanlah persoalan agama.
"Ini tragedi kemanusiaan, tak ada hubungannya dengan agama. Makanya jangan sampai keliru, ini nggak ada hubungan dengan latar belakang agama yang mana masyarakat Rohingya muslim dan mayoritas penduduk Myanmar Buddha," kata Cak Imin dalam konferensi pers bersama para bhiksu.
Cak Imin mengecam keras aksi kekerasan terhadap masyarakat Rohingya. Dia mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan.
"Kita mengecam aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat Rohingya yang sudah berlangsung satu tahun, dan memuncak dalam waktu tiga hari belakangan ini. Pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan dan pembunuhan itu," kata dia.
Amnesty Internasional
Amnesty Internasional Indonesia mendukung pemerintah aktif ikut ambil bagian dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar. Situasi di negara bagian Rakhine makin memprihatinkan pada akhir Agustus 2017.
"Sampai saat ini Menteri Luar Negeri Retno sudah berperan aktif untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan ini. Itu sangat baik sekali, karena masalah HAM ini harus segera diselesaikan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid di kantor Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Pemerintah Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar sehingga bisa membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di negeri itu.
Menurut Usman ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingnya.
"Diplomasi jangan hanya dilakukan ke Pemerintah Myanmar saja, tetapi ke negara-negara yang berada di dekat Myanmar, seperti Bangladesh untuk bekerjasama mengatasi konflik yang terjadi ini," katanya.
Selain itu, harus mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan tim pencari fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk mengungkap kebenaran.
"Tanpa ada upaya yang serius dalam penyelesaian kejahatan kemanusiaan ini hanya akan memperpanjang penderitaan yang dialami oleh para korban. Jadi intinya itu menuntaskan konflik, kalau konflik masih ada kekerasan pasti akan terus terjadi," ujarnya.
TERPOPULER
