Umat Islam Diminta Tidak Terprovokasi Berita Hoax soal Rohingya

Suara.com - Presidium Aliansi Ormas Islam Sukabumi, Jawa Barat, mengimbau kepada seluruh anggotanya dan umat Islam tidak terprovokasi berita "hoax" (bohong) tentang kekerasan kepada Muslim Rohingya, Myanmar.

"Tragedi kemanusiaan di Myanmar tersebut tidak dibawa ke Kota Sukabumi dan warga muslim pun jangan mau dipecah belah dan diadu domba," kata Seketaris Umum Presidium Aliansi Ormas Islam Sukabumi Faturahman di sela doa bersama untuk Muslim Rohingya di halaman DPRD Kota Sukabumi, Selasa.

Menurutnya, kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi kepada Muslim Rohingya tersebut jangan dibawa-bawa ke tanah air, khususnya Sukabumi karena kasus ini bukan isu agama atau SARA.

Faturahman mengungkapkan pihaknya berharap masyarakat Sukabumi lebih mengerti dan paham serta tidak akan melakukan tindakan hal-hal yang tidak diharapkan seperti gesekan antaragama atau gangguan keamanan lainnya.

Dia mengatakan untuk membantu saudara muslim di Myanmar, pihaknya mengimbau kepada umat Islam agar melakukan doa agar dikabulkan Allah SWT serta memberikan bantuan dalam bentuk lain seperti donasi yang nantinya akan disalurkan oleh intansi terkait ke warga Rohingya yang tengah menderita.

"Kami juga meminta kepada pemerintah agar usulan umat Islam di Indonesia disampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengadili para pelaku kejahatan HAM agar kasus seperti ini tidak lagi terjadi dibelahan dunia manapun. Apalagi sesuai UUD 1945 segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan," tambah Faturahman.

Wali Kota Sukabumi M Muraz mengatakan pihaknya tidak akan melarang siapapun warganya melakukan aksi solideritas untuk umat Muslim Rohingya, tapi tidak menyangkutpautkan tragedi kemanusiaan ini kepada masalah agama, SAR maupun politik.

Selain itu, usulan dari gabungan ormas Islam dan nasional ini pun akan dilanjutkan ke pemerintah pusat. "Silahkan kumpulkan donasi sebanyak-banyaknya untuk disalurkan ke Muslim Rohingya tetapi melalui jalur yang sudah ditetapkan, karena permasalahan ini ada di ranah internasional," katanya. [Antara]