Akan Didemo Ormas Islam, Polisi Jaga Ketat Kedubes Myanmar

Suara.com - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sudah menerima surat pemberitahuan rencana demonstrasi organisasi kemasyarakatan di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar, Jalan K. H. Agus Salim 109, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).

"Ribuan personil sudah kita siapkan. Sifatnya situasional, jika diperlukan bisa ditambah lagi," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, Selasa (5/9/2017).

Estimasi massa yang akan turun ke jalan, menurut surat pemberitahuan, sekitar 10 ribu orang.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Suyudi Ario Seto mengatakan petugas akan disiagakan di sekitar Kedubes Myanmar sejak pagi.

Ario berharap demonstrasi berlangsung tertib. Ario berharap dampak adanya konsentrasi massa tak sampai terlalu lama mengganggu masyarakat lain.

"Prinsipnya, Intinya kami sangat menghargai sikap masyarakat mengemukakan pendapat di muka umum, yang penting pesan saya jangan melawan hukum, mengganggu pengendara lain, bertindak anarkis," kata dia.

Peserta demonstrasi, antara lain dari Front Pembela Islam, Presidium Alumni 212, Forum Umat Islam, dan Gerakan Masyarakat Jakarta. Mereka akan unjuk rasa mulai pukul 13.00 WIB.

Mereka menuntut pemerintah mengusir Duta Besar Myanmar di Indonesia karena pemerintahnya dinilai membiarkan pembunuhan terhadap etnis Rohingya.

Isu kemanusiaan

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak berharap krisis kemanusiaan di Myanmar tidak ditarik menjadi politik.

"Padahal isu Rohingya adalah isu kemanusiaan, solidaritas yang harus dibangun. Seharusnya kita tidak menggunakan isu Rohingya, pembantaian di sana, sebagai isu politik dalam negeri," kata Dahnil di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, nomor 62, Jakarta Pusat.

Dahnil mengatakan tidak ada salahnya mendesak pemerintah ambil peran dalam menyelesaikan masalah di Myanmar, tetapi jangan sampai menuduh pemerintah tidak aktif.

"Kalau mau mendorong pemerintah melakukan kepeduliannya ya dorong saja. Tapi jangan digunakan kemudian menuduh, menegasikan, siapapun yang seolah - olah tak peduli dan lambat reaksinya," ujar Dahnil.

Menurut Dahnil semangat untuk mendorong penyelesaian konflik di Myanmar seharusnya menyatukan semua umat manusia.

"Jadi mohon semua pihak berhenti menggunakan isu Rohingya sebagai isu politik. Kalau ada yang menggunakan isu Rohingya sebagai isu politik maka itu adalah tindakan politik yang memuakkan. Jadikan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rohingya sebagai persatuan, momentum menyatukan semangat dan solidaritas kemanusiaan di Indonesia," ujar Dahnil. [Welly Hidayat]