Pengamat politik Boni Hargens menduga tim Gubernur Papua Lukas Enembe menyebarkan hoax untuk menaikkan posisi tawar Lukas yang sedang menghadapi kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua pada tahun anggaran 2016.
Hoax yang dimaksud Boni terkait dokumen berisi 16 poin yang disodorkan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan ke Lukas dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Budi Gunawan, dan Lukas.
"Informasi tentang dokumen 16 poin yang disodorkan ke Lukas adalah hoax yang saya duga dibangun oleh kelompok yang ingin menaikkan posisi tawar Lukas terkait dugaan korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni Hargens, Selasa (19/9/2017).
Kecurigaan Boni berawal dari foto para petinggi dalam pertemuan itu yang beredar di salah satu grup WhatsApp anggota tim sukses Lukas untuk pilkada 2018.
Padahal, kata Boni, pertemuan Kepala BIN, Kapolri, dan Gubernur Papua murni dalam rangka membahas konflik di Papua terkait pilkada Puncak Jaya, Tolikara, dan Intan Jaya.
"Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan juga dari pihak-pihak yang mengetahui pertemuan tersebut, justru dalam pertemuan itu, Lukas menyampaikan curahan hatinya terkait kasus korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni.
Boni heran dengan sikap Partai Demokrat dalam menanggapi pertemuan yang diikuti Lukas yang merupakan Ketua DPD Demokrat Papua. Partai Demokrat disebut Boni sedang bermain politik untuk menyudutkan BIN dan pemerintahan Jokowi. Boni mengusulkan dilakukan investigasi terhadap pertemuan tersebut.
"Berita bohong yang berkembang terkait dokumen 16 poin itu jelas palsu karena bagaimana mungkin deputi 2 BIN membuat laporan intelijen ke Panglima TNI? Secara prosedural dan legal, hal itu mustahil terjadi," kata Boni.
Boni mendorong semua pihak fokus mengungkap kasus dugaan korupsi diduga melibatkan Lukas agar bisa meredam isu yang menyudutkan BIN, Polri, dan pemerintahan Jokowi.
Hoax yang dimaksud Boni terkait dokumen berisi 16 poin yang disodorkan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan ke Lukas dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Budi Gunawan, dan Lukas.
"Informasi tentang dokumen 16 poin yang disodorkan ke Lukas adalah hoax yang saya duga dibangun oleh kelompok yang ingin menaikkan posisi tawar Lukas terkait dugaan korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni Hargens, Selasa (19/9/2017).
Kecurigaan Boni berawal dari foto para petinggi dalam pertemuan itu yang beredar di salah satu grup WhatsApp anggota tim sukses Lukas untuk pilkada 2018.
Padahal, kata Boni, pertemuan Kepala BIN, Kapolri, dan Gubernur Papua murni dalam rangka membahas konflik di Papua terkait pilkada Puncak Jaya, Tolikara, dan Intan Jaya.
"Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan juga dari pihak-pihak yang mengetahui pertemuan tersebut, justru dalam pertemuan itu, Lukas menyampaikan curahan hatinya terkait kasus korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni.
Boni heran dengan sikap Partai Demokrat dalam menanggapi pertemuan yang diikuti Lukas yang merupakan Ketua DPD Demokrat Papua. Partai Demokrat disebut Boni sedang bermain politik untuk menyudutkan BIN dan pemerintahan Jokowi. Boni mengusulkan dilakukan investigasi terhadap pertemuan tersebut.
"Berita bohong yang berkembang terkait dokumen 16 poin itu jelas palsu karena bagaimana mungkin deputi 2 BIN membuat laporan intelijen ke Panglima TNI? Secara prosedural dan legal, hal itu mustahil terjadi," kata Boni.
Boni mendorong semua pihak fokus mengungkap kasus dugaan korupsi diduga melibatkan Lukas agar bisa meredam isu yang menyudutkan BIN, Polri, dan pemerintahan Jokowi.
