Kapolri Hadiri Konsolidasi Buruh Metal, Analis Bedah Pendekatan Community Policing

Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri konsolidasi akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kehadiran pimpinan Korps Bhayangkara tersebut dinilai oleh analis politik dan hukum Boni Hargens sebagai sinyal kuat komitmen institusi kepolisian dalam menerapkan paradigma community policing dan Presisi sebagai katalisator keamanan di tengah dinamika hubungan industrial serta potensi aksi massa.

Dalam agenda tersebut, Kapolri menggarisbawahi urgensi konsolidasi terpadu yang melibatkan empat pilar utama, yaitu pemerintah, kelompok buruh, pengusaha, dan pengelola kawasan industri.

Kolaborasi empat pihak tersebut ditegaskan sebagai fondasi penting untuk membuka jalur komunikasi dua arah sekaligus merumuskan solusi konkret terhadap sengketa ketenagakerjaan di tanah air.

Boni Hargens memaparkan bahwa kehadiran langsung Jenderal Listyo Sigit bukan sekadar urusan protokoler, melainkan determinasi nyata Polri dalam mendekatkan diri kepada elemen masyarakat sipil.

Pendekatan ini dinilai menempatkan publik sebagai mitra strategis pemeliharaan kamtibmas, bukan sekadar objek penindakan.

"Konsolidasi pengusaha, buruh, pemerintah, dan pemilik kawasan industri memang modal utama dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dalam dunia industri," kata Boni.

Boni turut menyoroti keterkaitan kehadiran Kapolri dengan realisasi konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Menurutnya, forum serikat pekerja membuktikan prinsip Presisi dijalankan secara konkret di ranah operasional kepemimpinan melalui interaksi langsung dengan perwakilan buruh.

Sinergitas antara institusi keamanan dan masyarakat sipil dinilai memegang peranan penting dalam meredam eskalasi konflik industrial yang berpotensi memicu gangguan ketertiban umum.

Melalui peran sebagai fasilitator dialog, kepolisian menempatkan diri dalam ekosistem hubungan industrial yang sehat.

“Ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang lebih besar dalam membangun relasi kelembagaan yang sehat antara Polri dan berbagai elemen masyarakat,” lanjut mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA tersebut.

Di samping urusan ketenagakerjaan, Boni melihat keterlibatan aktif kepolisian di ruang sipil sebagai penopang stabilitas sosial dan politik bagi agenda kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam mengantisipasi potensi gelombang unjuk rasa.

“Karena bagaimanapun, stabilitas sosial dan politik merupakan salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan agenda pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegas Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut.

Relevansi langkah Kapolri tersebut juga bertaut dengan rencana aksi massa "Black September" yang diperkirakan bergulir pada 24 September 2026.

Isu mengenai rencana aksi berskala luas itu sebelumnya telah disampaikan oleh Wakapolri kepada awak media pada 9 September 2026.

Merespons potensi mobilisasi massa tersebut, langkah proaktif Kapolri yang membuka komunikasi sejak awal dipandang sebagai strategi pencegahan konflik.

“Alih-alih menunggu eskalasi dan kemudian merespons secara reaktif, Polri memilih untuk hadir lebih awal dalam rangka membangun saluran komunikasi, menunjukkan niat baik kelembagaan, dan secara aktif berkontribusi pada pembahasan solusi atas keluhan-keluhan yang menjadi bahan bakar potensi aksi massa tersebut,” tutur mantan anggota Golden Key International Honour Society dan Phi Alpha Honor Society tersebut.