REGIONAL:
- Boni Hargens memprediksi aksi demonstrasi besar bertajuk Black September akan terjadi di Jakarta pada 24 September 2026.
- Analis menilai Polri, TNI, dan BIN harus bersinergi menggunakan Pusat Komando Terpadu guna mengamankan unjuk rasa tersebut.
- Strategi pengamanan mengutamakan pendekatan proaktif, deteksi dini, komunikasi, serta menjadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir.
Suara.com - Isu pergerakan massa yang dilabeli sebagai "Black September" kini belakangan menjadi sorotan jajaran aparat keamanan nasional.
Dugaan gelombang demonstrasi berskala besar diproyeksikan akan memadati wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan titik puncak pada 24 September 2026.
Aksi jalanan ini disinyalir sebagai bentuk protes keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan dinamika pembahasan rancangan undang-undang di parlemen, termasuk RUU Perampasan Aset, yang berpotensi menarasikan ulang gelombang perlawanan sipil dari aksi 27 Agustus 2026 lalu.
Merespons potensi eskalasi di ibu kota, analis politik, hukum, dan intelijen, Boni Hargens, meyakini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki instrumen dan kapasitas mumpuni untuk mengendalikan situasi.
Pengamanan ini diyakini akan berjalan seimbang antara tugas konstitusional menjaga ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan penghormatan terhadap hak kebebasan berpendapat sesuai UUD 1945.
Paradigma Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai menjadi kerangka konseptual yang sangat relevan untuk meredam potensi konflik sosial.
“Pendekatan ini mendorong Polri untuk bersikap proaktif, bukan reaktif, dalam mengelola potensi konflik sosial. Dengan kata lain, deteksi dini, komunikasi terbuka, dan deeskalasi adalah prioritas utama sebelum langkah penegakan hukum diterapkan” kata Boni kepada awak media di Jakarta (10/9/2026).
Mantan Dewan Pengawas LKBN Antara tersebut menegaskan aparat penegak hukum telah teruji dalam menghadapi berbagai eskalasi unjuk rasa skala masif.
"Ada banyak preseden yang membuktikan kapasitas Polri," ucapnya.
Tantangan isu Black September 2026 menuntut kualitas koordinasi taktis dari tiga pilar keamanan nasional, yakni Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sinergi lintas sektoral diwajibkan agar penanganan massa tetap terukur, proporsional, dan tidak berujung pada bentrokan di lapangan.
"Koordinasi Polri, TNI, dan BIN adalah keniscayaan. Kolaborasi lintas-sektoral memungkinkan setiap institusi dapat memainkan peran optimal dalam melakukan cegah dini, langkah mitigasi, termasuk penindakan dan langkah post-factum seperti upaya peredaan ketegangan, dan rekonsiliasi antara massa aksi dan negara," beber Boni.
Model pengamanan terpadu ini mensyaratkan adanya Pusat Komando Terpadu (Joint Command Center) untuk pertukaran informasi real-time dengan tongkat komando utama tetap berada di tangan Polri.
“Mekanisme ini kan bukan sesuatu yang baru. Preseden dalam penanganan aksi 2019 dan 2020, termasuk Agustus 2025 dan Agustus 2026 sudah menunjukkan bahwa model ini efektif bila dijalankan dengan disiplin dan transparansi internal” ujar mantan anggota Golden Key International Honour Society tersebut.
Untuk memastikan aksi sipil berjalan bermartabat, Boni merumuskan lima langkah mitigasi strategis.
TERPOPULER