Sorot Analisis Kapolri, Pengamat Minta Keamanan Ruang Digital Masuk Kebijakan Pertahanan Negara

Suara.com - Analis politik Boni Hargens mendesak institusi keamanan dan komunitas intelijen untuk menempatkan keamanan ruang digital ke dalam daftar prioritas utama.

Desakan tersebut merespons pemaparan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memberikan kuliah umum dalam Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, pada Senin (28/92026).

Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut menilai kerentanan masyarakat di ruang siber telah berada pada fase genting seiring masifnya penetrasi internet nasional.

“Dengan penetrasi internet 81,72% pada 2026, mayoritas masyarakat Indonesia sudah menjadi netizen, sehingga ancaman di ruang digital berpotensi besar berubah menjadi ancaman nyata. Masyarakatlah yang paling rentan menjadi korban ketika itu terjadi,” ujar Boni dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).

Dalam kuliah umumnya di UMSU Medan, Kapolri memaparkan bahwa tingginya intensitas penggunaan media sosial di Indonesia belum diimbangi dengan kecakapan literasi digital yang memadai.

Situasi ini dinilai memicu kerentanan terhadap beragam ancaman siber, mulai dari judi online, online scamming, pencurian data pribadi (phishing), penyebaran hoaks, disinformasi, provokasi, hingga manipulasi visual berbasis teknologi deepfake.

Kapolri juga menyoroti lompatan pesat teknologi dan kecerdasan buatan (AI) yang memicu disrupsi masif. Fenomena kemajuan teknologi tersebut menghadirkan modus kejahatan baru yang bergerak 'autopilot' akibat kemampuan pelaku kejahatan dalam mengeksploitasi celah teknologi secara berkesinambungan.

Boni menambahkan, ancaman ruang digital kini telah merambah ranah perilaku sosial masyarakat melalui platform digital, termasuk maraknya ujaran kebencian, fitnah, dan tindak pidana siber.

"Kebiasaan 'perang koin' secara barbar di TikTok alias 'PK Barbar' dalam istilah jalanannya merupakan bentuk dukungan tidak langsung dari platform media sosial terhadap apa yang saya sebut the culturalization of violence, alias kulturisasi kekerasan karena di sana para pengguna memakai bahasa dan cara yang barbar,"
ujar Boni.

Menurut dia, pemetaan lingkungan strategis yang diuraikan oleh Kapolri merupakan analisis teknokratis yang mendesak untuk diadopsi langsung ke dalam kebijakan pertahanan dan penegakan hukum negara.

“Apa yang disampaikan Kapolri merefleksikan realitas kekinian yang akan secara signifikan memengaruhi perjalanan bangsa dan negara kita ke depan sehingga gagasan-gagasan tersebut mesti dijadikan referensi bagi policymaking oleh
pemerintah dan institusi yang relevan, termasuk Polri sendiri,” kata Boni.

Selain isu keamanan siber, Kapolri dalam pemaparannya turut menguraikan tekanan lingkungan strategis lainnya, mulai dari konflik geopolitik global seperti perang Rusia-Ukraina dan tensi dagang Amerika Serikat-China yang mengganggu rantai pasok energi dunia, tantangan ekonomi domestik, hingga krisis iklim.

Terkait persoalan lingkungan hidup, Kapolri berpesan, “Itu sebabnya semua pihak harus memberi perhatian pada karhutla,” di samping mewaspadai ancaman laten narkoba, perundungan, intoleransi, dan kejahatan perdagangan orang.